Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.

Bupati Bengkalis Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 16 Mei 2019 14:32
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat permintaan pencegahan Bupati Bengkalis Amril Mukminin kepada Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Amril dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
 
"Dalam rentang Maret sampai dengan Mei 2019 ini KPK juga telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melarang 3 orang bepergian ke luar negeri, baik dari pihak kepala daerah atau swasta," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Baca: KPK Geledah Kantor Bupati Bengkalis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tim juga melanjutkan penggeledahan di rumah seorang kontraktor di Jalan Sudirman, Bengkalis. Penggeledahan berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau, tahun anggaran 2013-2015.
 
Febri enggan menjelaskan status Amril dalam kasus ini. Informasi rinci terkait hasil pengembangan akan disampaikan pimpinan dalam konferensi pers yang akan digelar sore hari.
 
"Informasi lebih lengkap tentang Penyidikan baru ini akan disampaikan sore ini melalui konferensi pers di KPK," kata Febri.
 
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Direktur Utama PT Mawatindo Road Contruction Hobby Siregar dan Kepala Dinas PUPR Bengkalis periode 2013-2015 Muhammad Nasir sebagai tersangka.
 
Muhammad Nasir diduga mengatur perusahaan Hobby Siregar sebagai pemenang lelang dalam proyek peningkatan jalan di Bengkalis. Namun, proyek yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.
 
Akibatnya, negara rugi hingga Rp80 milyar dari nilai proyek sebesar Rp495 milyar. Dalam kasus ini, keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara.
 
Baca: Penggeledahan Kantor Bupati Bengkalis Terkait Korupsi Jalan
 
Muhammad Nasir dan Hobby Siregar dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif