Mengembalikan Uang Hasil Korupsi Tidak Menghapus Pidana
Ilustrasi--Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan di Lampung, di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Jakarta: Dalam beberapa kasus, tersangka korupsi kerap mengembalikan uang haram hasil rasuah ke penegak hukum. Harapannya, pidana dapat dieliminasi.

Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril memastikan pengembalian uang hasil korupsi tidak dapat menghapus pidana. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

"Korupsi itu bagian dari kejahatan terhadap negara yang merugikan negara dan perekonomian negara. Kalau pelakunya mengembalikan uang hasil korupsi itu bukan alasan menghapus pidana," ujarnya melalui sambungan telepon dalam Editorial Media Indonesia, Jumat, 9 November 2018.


Ia mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa terhadap negara sehingga bagaimana pun harus diproses secara hukum. Kalau pun uang korupsi dikembalikan, itu soal lain. 

Perbuatan korupsi, kata dia, tak cuma melanggar hukum namun juga mencederai kepercayaan negara terhadap komitmen pemangku jabatan. "Pengembalian uang hanya faktor meringankan," ungkapnya.

Kendati dapat meringankan hukuman, pengembalian uang bukanlah faktor utama. Butuh pertimbangan lain untuk memberikan keringanan mengingat kerugian negara dari sejumlah kasus korupsi bertambah dengan banyaknya aset yang hilang dan tidak bisa dikembalikan. Pengembalian uang pun hanya dipandang sebagai iktikad baik. 

"Kalau misalnya korupsi Rp25 miliar dan yang dikembalikan hanya Rp1 miliar itu namanya mengelabui hukum. Tentu harus dilihat gejala-gejala seperti itu," kata dia. 





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id