Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat digelandang menuju Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 9 Januari 2020. ANT/Indrianto Eko.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat digelandang menuju Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 9 Januari 2020. ANT/Indrianto Eko.

Kilah Bupati Sidoarjo Terlibat Suap

Nasional OTT KPK
M Sholahadhin Azhar • 10 Januari 2020 18:13
Jakarta: Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sewenang-wenang melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dia berkelit terlibat transaksi suap saat ditangkap.
 
"Ya katanya OTT, tapi saya enggak ada pegang uang sama sekali," kilah Saiful di Kantor KPK, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
 
Dia mengeklaim tak ada uang haram dalam OTT. Dia bahkan menyebut tak ada uang diamankan penyidik saat penggeledahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yakin waktu diperiksa enggak ada. Waktu digeledah enggak ada uang," kata dia.
 
Namun, wajah Saiful berubah ketika dicecar mengenai permintaan fee proyek. Saiful langsung menyanggah dan buru-buru menghindari wartawan.
 
"Enggak ada enggak ada. Nanti dilihat lah di pemeriksaan belum tahu hasilnya," kata dia.
 
Saiful ditetapkan sebagai tersangka suap proyek di Sidoarjo. Bersama Saiful, KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Mereka ialah Kepala Dinas PU BM-SDA Sunarti Setyaningsing; Pejabat Pembuat Komitmen Judi Tetrahastoto; Kadiskominfo Sidoarjo, Sanadjihitu Sangadji; dan dua orang kontraktor Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi, atas dugaan korupsi.
 
Selain tersangka, KPK juga mengamankan barang bukti uang Rp1,8 miliar saat OTT pada Selasa, 7 Januari 2020. Hasil penyidikan awal diketahui Bupati Sidoarjo, Saifulah Ilah; Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji diduga menerima suap proyek dari Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.
 
Saiful dan tiga pejabat Pemkab Sidoarjo selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Ibnu dan Totok selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif