Anggota Majelis Pertimbangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dandhy Dwi Laksono (kiri). ANT/Reno Esnir.
Anggota Majelis Pertimbangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dandhy Dwi Laksono (kiri). ANT/Reno Esnir.

Dandhy Laksono Dipulangkan Sebagai Tersangka

Nasional ujaran kebencian
Siti Yona Hukmana • 27 September 2019 09:56
Jakarta: Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya tidak menahan anggota Majelis Pertimbangan AJI Indonesia Dandhy Dwi Laksono. Dandhy dipulangkan setelah diperiksa.
 
"Dia memang dipanggil untuk diperiksa. Sudah dipulangkan tadi pagi. Ya memang kita enggak melakukan penahanan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Iwan Kurniawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
 
Pendiri WatchdoC itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Dandhy disangka melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Namun, Iwan tak menjelaskan substansi ujaran kebencian tersebut. Ia hanya menyebut Dandhy melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu dia (Dandhy) dugaan Undang-Undang ITE," ujar Iwan.
 
Dandhy selesai diperiksa penyidik dini hari tadi. Dia dicecar 14 pertanyaan dengan turunan 45 pertanyaan berkaitan dengan cuitannya di Twitter yang mengomentari kerusuhan di Wamena, Papua pada 23 September 2019.
 
"Penyidik menanyakan beberapa pertanyaan terkait unggahan yang saya posting di Twitter. Motivasi, maksud, siapa yang menyuruh," ungkap Dandhy.
 
Dandhy ditangkap di kediamannya Jalan Sangata 2 Blok I-2 Nomor 16, Jatiwaringin Asri, Pondokgede, Bekasi, Kamis, 26 September 2019 pukul 23.00 WIB. Jurnalis yang juga aktivis HAM tersebut diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
 
Dandhy disangkakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
 
(DRI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif