Juru bicara KPK Febri Diansya. ANT/ Sigid Kurniawan.
Juru bicara KPK Febri Diansya. ANT/ Sigid Kurniawan.

KPK Tak Ambil Pusing Rizal Djalil Menyangkal

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 10 Oktober 2019 00:04
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil menyangkal. Bagi Lembaga Antirasuah, kelit seorang tersangka dalam penanganan perkara merupakan hal lumrah.
 
“Sangkalan atau bahkan pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara, silakan saja,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 20 Oktober 2019.
 
Lembaga Antirasuah terus fokus menuntaskan kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Kementerian PUPR. Febri menegaskan penetapan tersangka Rizal oleh penyidik didasari bukti kuat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“KPK akan tetap fokus pada penanganan perkaranya karena kami yakin untuk meningkatkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan bukti permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi di sana,” kata dia.
 
Rizal dipersilakan memberikan informasi detail bahkan fakta baru perihal aliran uang haram proyek air minum kepada penyidik secara terang. Kesaksian dan pengakuan Rizal akan jadi faktor yang meringankan.
 
“Jadi, kami harap juga pada para tersangka dan saksi tetap bersikap kooperatif,” pungkas Febri.
 
KPK menetapkan Rizal dan Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo sebagai tersangka kasus suap proyek SPAM Kementerian PUPR. Rizal diduga menerima suap sebesar SGD100 ribu dari Leonardo.
 
Suap diberikan agar Rizal bersedia membantu perusahaan Leonardo mendapat proyek SPAM. Salah satunya, proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan anggaran Rp79,27 miliar.
 
Rizal sebagai pihak penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Leonardo sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif