Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Tuntutan Hukuman Mati Disebut Bertentangan dengan Konstitusi

Nasional Hukuman Mati Penegakan Hukum ASABRI Hukuman Mati Koruptor Heru Hidayat
Anggi Tondi Martaon • 17 Januari 2022 23:17
Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti maraknya tuntutan hukuman mati. Termasuk, tuntutan hukuman mati terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Heru Hidayat.
 
Koordinator Kontras Fatia Maulida menentang tuntutan hukuman mati. Menurut dia, hukuman itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 
"Hukuman mati juga bertentangan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 6," kata Fatia saat dikonfirmasi, Senin, 17 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aturan yang dimaksud, yakni Pasal 28 UUD 1945 yang menyebut hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Regulasi dasar tersebut yang membuat Indonesia meratifikasi ICCPR.
 
Selain itu, Fatia menyebut pemerintah telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Sehingga, hukuman mati makin tak relevan.
 
"Penghukuman mati tidak menyelesaikan kejahatan yang ada, dan malah memperpanjang daftar kekerasan di Indonesia," kata dia.
 
Faktanya, kata Fatia, hukuman maksimal itu tidak berdampak pada penurunan angka kriminal atau tindak pidana. Sehingga, tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, kasus narkoba, dan lainnya.
 
Fatia mengatakan tuntutan hukuman mati yang dilayangkan JPU terhadap Heru Hidayat tidak sesuai. Hukuman mati tidak mengubah situasi apa pun.
 
"Terlebih jika tidak ada pemberlakuan regulasi yang lebih komprehensif," kata dia.
 
Baca: Hukuman Mati Heru Hidayat Diyakini Bakal Nol
 
Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana mengatakan Heru tak masuk kategori bisa dihukum mati. Kategori terpidana yang dapat dijatuhi hukuman maksimal diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020.
 
"Kalau hukuman mati dalam kasus ASABRI ini, tidak masuk (tidak bisa diterapkan) jika hakim merujuk betul pada Perma Nomor 1 Tahun 2020," ujar Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana saat dikonfirmasi, Minggu, 16 Januari 2022.
 
Regulasi MA itu mengatur pedoman hukuman mati dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perma mengatur syarat khusus hukuman mati, seperti melakukan korupsi dana terkait bencana nasional, rasuah saat krisis moneter, dan pengulangan tindak pidana.
 
“Kalau kasus ASABRI kan tidak masuk dalam kondisi tertentu itu. Jadi, secara undang-undang juga tidak tepat (dijatuhi hukuman mati)," kata Dio.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif