Ilustrasi--Antara/Rahmad
Ilustrasi--Antara/Rahmad

Pembebasan 30 Ribu Napi Diklaim Hemat Anggaran Rp260 Miliar

Nasional tahanan napi Virus Korona virus corona
Fachri Audhia Hafiez • 01 April 2020 09:06
Jakarta: Pembebasan 30 ribu narapidana umum dan anak di tengah wabah virus korona (covid-19) dinilai bakal menghemat anggaran warga binaan pemasyarakatan (WBP). Penghematan tersebut diklaim mencapai Rp260 miliar.
 
"Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai Rp260-an miliar selain mengurangi angka overcrowding," kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Yunaedi, dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
 
Yunaedi membeberkan nominal tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari atau selama April-Desember 2020. Jumlah hari dikalikan Rp32 ribu untuk biaya hidup seperti makan, kesehatan, pembinaan, dan sebagainya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemudian jumlah itu dikalikan untuk 30 ribu orang," ujar Yunaedi.
 
Baca: Yasonna Bakal Bebaskan 30 Ribu Napi untuk Cegah Penyebaran Korona
 
Pembebasan narapidana umum dan anak termaktub dalam pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19.
 
Kemudian Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020.
 
Narapidana dan anak mendapat asimilasi dengan ketentuan:
1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
2. Anak yang masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing,
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah,
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA dan kepala rutan.
 
Sementara itu, pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) dengan ketentuan:
1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana,
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana,
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing,
4. Usulan dilakuakn melalui sistem database pemasyarakatan,
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif