KPK Diminta Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim MK

Juven Martua Sitompul 09 Juli 2018 14:30 WIB
seleksi hakim mk
KPK Diminta Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim MK
Wakil Letua KPK Laode M Syarif (kemeja putih) bersama Pansel Hakim MK. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul
Jakarta: Panitia seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta KPK menelusuri rekam jejak sembilan calon hakim konstitusi. Para kandidat itu akan menggantikan Maria Farida Indrati yang masa jabatannya akan berakhir pada 13 Agustus 2018.
 
Hal itu terungkap saat Pansel Hakim MK menemui pimpinan KPK. Hadit dalam pertemuan itu Ketua Pansel Harjono, Sekretaris Pansel Cecep Sutiawan serta dua anggota lainnya, Mas Ahmad Santosa dan  Zainal Arifin Muchtar.
 
Wakil Letua KPK Laode M Syarif yang mewakili empat pimpinan menyebut kedatangan mereka untuk memastikan sembilan calon yang lolos seleksi tahap awal bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 
"Mereka memintai KPK melakukan semacam background check terhadap para calon yang telah ada," kata Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Baca: Jokowi Punya Pertimbangan Mengganti Hakim Maria

Laode mengatakan pihaknya siap membantu menelusuri rekam jejak sembilan calon yang akan mengikuti tes kesehatan dan tes wawancara itu. Terpenting dari semua itu, kata Laode integritas dari para calon tersebut.
 
"Integritas ini enggak bisa ditawar agar pengalaman yang terjadi di masa lalu yang terjadi di MK tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," ujarnya.
 
Ketua Pansel calon hakim MK Harjono mengatakan tak hanya meminta masukan KPK, pihaknya juga meminta masukan dari Komisi Yudisial (KY), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kejaksaan Agung.
 
"Itu yang kami tempuh untuk sumber-sumber formal. Sumber-sumber yang lain perorangan, media bisa memberikan masukan kepada calon yang sudah kami seleksi," kata Harjono.
 
Harjono menegaskan, upaya Pansel Hakim MK menemui sejumlah lembaga untuk memastikan calon yang duduk sebagai hakim adalah orang berintegritas dan mampu menjaga marwah MK.
 
Sembilan calon yang telah lolos seleksi yakni mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Anna Erliyana, pengajar ilmu hukum tata negara UGM Enny Nurbaningsih, pengajar ilmu hukum tata negara Universitas Surabaya Hesti Armiwulan, pengajar ilmu hukum tata negara Universitas Pattimura Jantje Tjiptabudy.
 
Kemudian, wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lies Sulistiani, profesor hukum tata negara UII Ni'matul Huda, guru besar ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ratno Lukito, pengajar ilmu hukum tata negara UNPAD Susi Dwi Harijanti, dan mantan anggota Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri.
 
Sembilan calon hakim MK itu akan mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, pada Rabu 11 Juli. Usai tes kesehatan, mereka akan menjalani seleksi wawancara pada 30-31 Juli 2018 hingga kemudian nama yang lolos diserahkan ke presiden pada awal Agustus.




(FZN)