Menteri Sosial Juliari Batubara. Medcom.id/Hendrik Simorangkir
Menteri Sosial Juliari Batubara. Medcom.id/Hendrik Simorangkir

Mensos Juliari Menyerahkan Diri ke KPK

Nasional dana bansos kasus korupsi OTT KPK kementerian sosial Korupsi Bansos Covid-19 Juliari P Batubara
Candra Yuri Nuralam • 06 Desember 2020 03:38
Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari datang sendiri dengan jaket dan topi hitam ke markas KPK.
 
Berdasarkan pantauan Metro TV, Juliari tiba sekitar pukul 02.50 WIB, Minggu, 6 Desember 2020. Dia enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait kasusnya.
 
Juliari langsung masuk ke ruang pemeriksaan yang berada di lantai dua Gedung Merah Putih KPK. Saat menaiki tangga, Juliari sempat melambaikan tangan ke awak media.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait bantuan sosial (bansos) covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. KPK sempat menyatakan Juliari sebagai buronan.
 
Baca: Mensos Juliari Buronan KPK
 
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Sebanyak tiga tersangka penerima uang yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB), dua Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), dan Adi Wahyuni (AW) Sementara itu, dua orang pemberi uang haram ialah Ardian I.M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).
 
Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, untuk pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif