Jaksa Agung ST Burhanuddin/MI/Susanto
Jaksa Agung ST Burhanuddin/MI/Susanto

Kejagung Matangkan Persiapan Keanggotaan Penuh FATF

Nasional jaksa agung kejaksaan agung
Siti Yona Hukmana • 16 Januari 2021 04:06
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mematangkan persiapan menjadi anggota penuh Financial Action Task Force and Money Laundering (FATF). Indonesia saat ini masih berstatus dalam keanggotaan FATF.
 
"Perlu kiranya saya sampaikan tentang perlunya mengoptimalkan upaya dan dukungan terhadap proses Indonesia menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF)," kata Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin dalam acara pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantadan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Jumat, 15 Januari 2021. 
 
Menurut dia proses pencalonan Indonesia untuk dapat diterima menjadi anggota FATF tidak mudah. Terlebih dahulu harus melewati mekanisme persyaratan dan tahapan yang ketat, serta memenuhi beberapa rekomendasi yang telah ditentukan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kejaksaan RI akan mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat bergabung sebagai anggota FATF," ujar Burhanuddin.
 
Burhanuddin mengatakan dengan menjadi anggota FATF akan meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak positif terhadap penilaian dunia internasional kepada Indonesia. Pada akhirnya, kata dia, dapat meningkatkan stabilitas sistem perekonomian dan integritas sistem keuangan di Tanah Air.
 
Burhanuddin menyebut Kejagung telah mengambil sejumlah langkah dalam rangka mendukung rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Terlebih dalam upaya mendukung bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF. 
 
Langkah pertama, kata dia, mengedepankan pendekatan follow the money dan follow the asset dalam penanganan TPPU. Pendekatan ini diyakini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam memotong aliran uang hasil kejahatan.
 
"Dan lebih memaksimalkan pengembalian, pemulihan, dan penyelamatan aset yang pada akhirnya berdampak pada penambahan penerimaan keuangan negara yang dapat dipergunakan kembali untuk pembangunan nasional," ungkap orang nomor satu di Korps Adhyaksa itu.
 
Kedua, lanjut dia, menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Sectoral Risk Assessment (SRA) TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk dielaborasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 
 
"Penyusunan SRA ini merupakan salah satu bagian dalam rangka memenuhi salah satu rekomendasi FATF yang menentukan bahwa setiap negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU," ujar Burhanuddin. 
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif