Logo PT ASABRI (Persero)/Dok. ASABRI
Logo PT ASABRI (Persero)/Dok. ASABRI

Polisi Tunggu Audit BPK Soal Kerugian Negara Kasus ASABRI

Nasional kasus korupsi ASABRI
Siti Yona Hukmana • 11 November 2020 19:08
Jakarta: Polisi belum mengantongi jumlah kerugian negara kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Persero. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan audit.
 
"Penyidik menunggu hasil audit dari BPK RI. Tim masih bekerja, nanti bagaimana hasilnya terkait kerugian negara itu akan kita sampaikan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 11 November 2020.
 
Baca:Kasus Korupsi di ASABRI Naik ke Penyidikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Awi menyebut penyidik telah menemukan barang bukti dalam proses penyidikan. Salah satunya hasil audit internal terkait kegiatan PT ASABRI.
 
"Dimungkinkan akan berakibat terkait kerugian negara. Namun demikian, sekali lagi itu adalah barang bukti," kata dia.
 
Terkait jumlah pasti kerugian negara, pihaknya masih menunggu hitungan BPK. Kasus dugaan korupsi di PT ASABRI naik ke tingkat penyidikan. Ada tiga laporan dalam kasus itu yang tengah diselisik kepolisian.
 
Laporan pertama teregistrasi dengan nomor LP:A077/II/2020 Dittipideksus tanggal 7 Februari 2020. Penyidik telah memeriksa 43 saksi dan menyita empat laporan keuangan serta empat dokumen.
 
Laporan kedua teregistrasi dengan nomor LP:A0175/III/ Bareskrim tanggal 24 Maret 2020. Dalam laporan ini penyidik memeriksa enam saksi.
 
Laporan ketiga dibuat di Polda Metro Jaya (PMJ) dengan nomor registrasi LP:63/I/25/2020 SPKT PMJ tanggal 15 Januari 2020. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus PMJ memeriksa 94 saksi.
 
Saat ini kepolisian tengah melaksanakan pelacakan aset. Sambil menunggu hasil audit BPK.
 
Pelaku berpotensi dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3. Selain itu, Pasal 4 atau pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tenang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) dan Pasal 55 ayat 1 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif