Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani
Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani

Pelimpahan Kasus Gagal Bayar WanaArtha ke Jiwasraya Dinilai Salah Alamat

Nasional kasus korupsi kejaksaan agung Jiwasraya WanaArtha Life
Medcom • 26 Oktober 2020 21:29
Jakarta: Pakar Hukum Pidana Universitas Indoensia Chudry Sitompul mengatakan, penyitaan aset milik Dirut PT Hanson International Benny Tjokrosaputro di WanaArtha Life dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah murni proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Menurutnya, Kejaksaan Agung punya payung hukum membekukan rekening atau perampasan aset yang diduga terkait korupsi atau pencucian uang dan mendorong nasabah WanaArtha untuk melaporkan pemilik lantaran menghindar dari kewajiban pembayaran.
 
"Kejagung punya landasan hukum kuat melakuan sita dan pembekuan aset. Dan seharusnya nasabah WanaArtha membuat laporan ke pihak berwajib, bukan meminta kepada hakim di kasus Jiwasraya. Secara proses ini tidak nyambung," kata Chudry, Senin, 26 Oktober 2020.
 
Bahwa ada penyitaan aset Bentjok di WanaArtha Life adalah fakta, namun jika itu jadi alasan WanaArtha gagal membayar nasabah, Chudry menilai langkah itu adalah cara perusahaan lari dari kewajiban atas dana nasabah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini WanaArtha mau menghindar saja. Tidak bisa bayar klaim, dan penyitaan aset Bentjok yang terkait Jiwasraya di WanaArtha itu hal lain, itu perjanjian terpisah. Nasabah jangan ngadu ke pengadilan (kasus Jiwasraya), tapi laporkan pemilik ke Kejagung atau polisi," ungkapnya.
 
Baca juga: Benny Tjokro Curhat Jadi Korban Konspirasi
 
Selain itu, berkaca dari Jiwasraya, Chudry melihat adanya ketidakbecusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi bisnis keuangan khususnya asuransi. WanaArtha jadi contoh telak setelah Jiwasraya dalam hal pengawasan.
 
"Ini muncul lagi WanaArtha, coba menghindar lewat kasus Jiwasraya. Jangan-jangan OJK tidak mengawasi, dan itu harus dipertanyakan dong?" kata dia.
 
Sementara itu peneliti hukum pidana dari Indonesia Public Institute Miartiko Gea menilai langkah WanaArtha hanya ingin membuat ricuh dan berharap kewajibannya atas nasabah hilang. WanaArtha tidak bisa menghalangi atau meminta Kejaksaan Agung untuk membekukan aset orang yang terduga melakukan korupsi atau pencucian uang.
 
"Pembuktian di persidangan Jiwasraya kemana aset Bentjok larinnya. Sekarang baiknya nasabah laporkan pemilik WanaArtha," ujar Miartiko.
 
Baca juga: Nasabah WanaArtha Life Mengadu ke KY
 
Selain itu, negara tidak boleh memperlakukan pihak swasta seperti Jiwasraya dengan meminta uang talangan. Pihak swasta bertanggung jawab secara pribadi seluruh ganti rugi yang mereka sebabkan, khususnya di industri keuangan, dan bisa jadi terdapat bukti jika WanaArtha adalah investasi bodong.
 
"Beda itu WanaArtha dan Jiwasraya. Jangan sampai itu WanaArtha seperti Century. Jangan-jangan WanaArtha itu bodong dan harus di proses hukum juga," imbuhnya.
 
Sebelumnya, dalam pemaparan tanggal 26 September 2020, Jaksa Muda Pidana Khusus Ali Mukartono menyampaikan bahwa Wanaartha Life sudah mengalami gagal bayar sejak Oktober 2019. Kejagung juga menyatakan bahwa Wanaartha Life tidak pernah memberikan klarifikasi ataupun meresponi panggilan dari Kejagung untuk memberikan klarifikasi.
 
Baca: Gagal Bayar WanaArtha Terjadi Sebelum Kejagung Blokir Rekening Benny Tjokro
 
Ali menegaskan pemblokiran sekitar 800 SRE saham milik WanaArtha bukan menjadi penyebab perusahaan asuransi itu gagal bayar. Namun, rekening yang disita khusus untuk saham dan reksa dana milik Benny Tjokro, Direktur Utama PT Hanson International Tbk. yang telah menjadi terdakwa untuk kasus gagal bayar Jiwasraya, ia adalah satu dari enam terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi Jiwasraya dengan tuntutan kurungan badan seumur hidup.
 
(MBM)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif