Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Birokrasi Rumit Penyebab Rasuah Dana Transfer Daerah

Nasional kasus korupsi Dana
Cahya Mulyana • 26 Oktober 2020 05:23
Jakarta: Perkara korupsi yang menjerat Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 disebut puncak gunung es birokrasi penganggaran. Persyaratan yang rumit dan proses yang berliku dinilai menjadi penyebab.
 
"Baik dari sisi persyaratan pengajuan dan prosedurnya dari daerah, maupun prosedur persetujuan dan pencairan dari pusat yang juga sama rumitnya," papar Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Heruanto Hadna saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 25 Oktober 2020.
 
Menurut dia, birokrasi rumit diperparah perencanaan asal-asalan yang diajukan pemerintah daerah. Pemicu lain yakni ketidakpastian anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:KPK Tangani Tiga Perkara Dugaan Rasuah Dana Alokasi Khusus
 
"Yang pasti seringkali daerah-daerah sekedar menebak-nebak berapa DAK yang akan turun ke daerahnya. Karena semua ditentukan pusat meskipun daerah sudah mengajukan secara rinci," kata Agus.
 
Guna menangani sengkarut sistem penganggaran ini, ia menyarankan supaya pemerintah pusat memperbaiki aturannya. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci untuk menekan sengkarut penganggaran.
 
"Jadi sistem penganggaran harus dibuat lebih sederhana dan memberi kepastian kepada daerah, transparan dan memenuhi akuntabilitas publik," pungkasnya.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif