Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Empat Kepala Sekolah di Cianjur Diperiksa KPK

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 16 Januari 2019 11:58
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap empat kepala sekolah di Kabupaten Cianjur. Mereka akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.
 
Keempat orang itu ialah Kepala sekolah SMP PGRI 1 Campaka, Sunarya; Kepala Sekolah SMP Terpadu Azzahra, Sobariah; Kepala Sekolah SMP PGRI Kadupandak, Sudira; dan Kepala Sekolah SMP IT Darul Karomah, Hasan.
 
"Keempatnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRM (Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar)," kata juru bicara KPK Febei Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Irvan ditetapkan bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Rosidin, dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.
 
Baca: Bupati Cianjur Tersangka Korupsi Dana Pendidikan
 
Dalam kasus ini, Irvan bersama kroninya diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5% dari total Rp46,8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan melalui Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan Bendahara MKKS Taufik Setiawan.
 
Keduanya berperan sebagai pihak yang menagih fee dari DAK pendidikan kepada 140 kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut. Diduga alokasi fee untuk Irvan adalah 7% dari alokasi DAK tersebut.
 
Atas perbuatannya, keempat tersangka tersebut dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif