Pengerahan Massa Kawal Amien Rais Dinilai Berlebihan
Perkumpulan Alumni (PA) 212 mengawal pemeriksaan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. (Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)
Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pengerahan massa dalam pemeriksaan Amien Rais atas kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet berlebihan. Bahkan ancaman-ancaman yang sempat dilontarkan sebelum pemeriksaan juga dinilai sebagai tindakan yang tidak perlu.

"Itu berlebihan, makanya sejak tiga hari lalu saya sudah imbau Amien Rais datang saja dengan tenang karena menurut feeling saya dia tidak akan jadi tersangka," ujarnya melalui sambungan satelit dalam Primetime Metro TV, Rabu, 10 Oktober 2018.

Mahfud mengatakan potensi Amien Rais dijadikan tersangka sangat tidak mungkin. Sebab jika dilihat dari kronologis peristiwanya, Amien hanya akan dimintakan keterangan untuk memperkuat kebohongan yang dilakukan Ratna.


Pun dengan kolega Amien seperti Prabowo Subianto, Fadli Zon, atau Fahri Hamzah yang sebelumnya berkoar tentang dugaan penganiayaan Ratna juga bukan alasan kuat untuk menjadikan mereka sebagai tersangka.

"Dan benar setelah diperiksa Amien malah memuji, berkata diperlakukan dengan baik, berterima kasih, karena memang sebelumnya dipanasin orang akan dijadikan tersangka," kata dia.

Mahfud meyakini peran Amien Rais setelah pemeriksaan hari ini selesai. Bahkan ia memprediksi pernyataan Amien tentang akan melaporkan kepolisian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga batal dilakukan.

Menurut dia pengerahan massa saat pemeriksaan Amien Rais pada prinsipnya tidak akan memengaruhi kinerja profesional Polri. Meskipun, di luar gedung pemeriksaan sudah siap massa yang akan melakukan aksi andai Amien dinyatakan terlibat.

"Tapi setelah bicara dia diperlakukan dengan baik, tidak jadi tersangka, kan semuanya baik-baik saja," ungkapnya.

Mahfud menambahkan pengerahan massa sama sekali tidak diperlukan sebab pemanggilan kepolisian tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka. Ia pun mengimbau agar pengerahan massa semacam ini dihentikan.

"Politikus, aktivis, jangan mengerahkan massa untuk intervensi penegak hukum. Sungguh sangat buruk kalau pengerahan massa itu untuk menekan penegak hukum," pungkasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id