Kabareskrim Usul Sanksi Sosial Bagi Koruptor
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Ari Dono. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Ari Dono mengusulkan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang minim cukup diberikan sanksi sosial dan pengambalian nilai kerugian kepada negara. Pasalnya, biaya penyidikan kasus tak sebanding dengan nilai kerugian negara yang diusut. 

"Kalau sekarang biaya penyidikan Rp208 juta, penuntutan berapa, sampai peradilan, sementara kerugian negara sedikit, kita hanya buang waktu dan biaya. Maka negara rugi," kata Ari Dono saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018.

Untuk indikasi kasus korupsi dengan kerugian negara minim menurutnya diselesaikan terlebih secara adminitrasi. Ia berpendapat, sebelum dilimpahkan ke polisi semestinya dilakukan pemeriksaan oleh pencegahan dan pemberantasa korupsi (PPK) intansi setempat.


"Mungkin ada kesalahan, sehingga sampai informasi di polisi, dan melaporkan bahwa ada korupsi. Maka hal semacam itu menurut kami lebih baik, ya sudah. Apalagi kerugian negara tidak banyak," jelasnya.

Jenderal bintang tiga itu mengusulkan kasus korupsi dengan kerugian negara yang minim cukup diberikan sanksi sosial. Seraya dengan mengembalikan nilai kerugian negara yang dibuatnya. 

Baca: Kabareskrim Ingin Penanganan Korupsi Pertimbangan Efek Jera

Menurutnya, penegak hukum juga tidak selalu harus berorientasi dengan memenjarakan pelaku. Sebab, faktanya, sampai saat ini, operasi tangkap tangan para pelaku korupsi masih saja terjadi.

"Bukan kita mempermasalahkan OTT. Tapi perilaku menyimpang terus terjadi. Sehingga saya berpikir perlu ada pemikiran lain terkait penanganan korupsi," jelasnya.

Senada dengan Ari Dono, Kapolri Jenderal Tito Karnavian kasus korupsi yang masih sebatas indikasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), cukup mengembalikan nilai kerugian negaranya saja, tanpa perlu diproses secara hukum. Dengan catatan, nilai kerugian negaranya minim sementara biaya penyidikannya lebih besar.

Baca: Polri Luruskan Pernyataan Kabareskrim

"Tapi kalau seandainya sudah disampaikan ke kepolisian, dan kita melihat sudah dikembalikan kerugian negara, tapi kita tahu ada unsur mohon maaf, 'nakalnya' ya proses hukum, kalau tidak, enak sekali nanti. Kecuali ya kalau memang angkanya kecil mungkin," jelasnya.

Sebagai contoh kata Tito, sewaktu dirinya menjabat Kapolda di Papua, Pengadilan Tipikor hanya ada di Kota Jayapura. Sementara, bila ada penanganan kasus korupsi biaya penyidikannya memakan biaya dan waktu yang tak sebentar.

"Misalnya di daerah Boven Digul, itu harus jalan darat 8 jam ke Merauke, dari merauke terbang lagi ke Jayapura. Berapa biayanya untuk mengangkut saksi, mengangkut barbuk, penyitaan, dan lain-lain bisa ratusan juta. Sementara kerugian negara hanya mencapai Rp50 juta," ujarnya.



(DMR)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id