Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Foto: MI/Rommy Pujianto
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Foto: MI/Rommy Pujianto

Publik Wajar Curiga Harun Masiku Disembunyikan

Nasional OTT KPK
M Sholahadhin Azhar • 20 Januari 2020 20:39
Jakarta: Kecurigaan publik Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap dalam proses penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDI Perjuangan, disembunyikan dinilai wajar. Pasalnya, ada pihak yang memiliki bukti kuat Harun berada di Indonesia, sedangkan Ditjen Imigrasi bersikeras menyatakan politikus PDIP itu masih di luar negeri.
 
"Atas realitas ini, wajar kemudian masyarakat menyimpulkan Harun disembunyikan," kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.
 
Fickar juga menyoroti kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat mendampingi tim hukum PDIP menggelar jumpa pers terkait Harun Masiku. Menurut dia, langkah Yasonna membuat kecurigaan publik semakin kuat. Yasonna sebagai bagian dari pemerintah seharusnya bersikap netral.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dosen Universitas Trisakti itu juga melihat sejumlah kejanggalan dalam kasus Harun. Misalnya, PDIP sangat ngotot ingin menjadikan Harun sebagai anggota dewan menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal, ada calon legislatif dari PDIP lainnya yang memiliki suara lebih besar.
 
"Janggal juga Harun sebagai caleg PDIP mempercayakan uang suap Rp900 juta hanya kepada pegawai sekretariat atau pembantu Sekretaris Jenderal (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto), Saeful Bahri," kata Fickar.
 
Dia juga menilai ada yang tidak beres saat penyidik KPK gagal menggeledah dan menyegel salah satu ruangan di DPP PDIP. Bahkan, penyidik KPK dikabarkan harus tertahan saat diduga mengejar Hasto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta.
 
"Dengan kejanggalan-kejanggalan ini, maka keterangan Harun menjadi signifikan, keterangan Harun akan membuka dan menjelaskan peristiwa yang sesungguhnya," kata Fickar.
 
Fickar melihat tim hukum PDIP juga kalang kabut dengan ulah kadernya. Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu kemudian melaporkan penyidik yang dinilai sudah bekerja sesuai fungsinya ke Dewan Pengawas KPK, dan menimbang untuk melaporkan media massa atas pemberitaan yang dianggap negatif terhadap partai berlambang moncong putih itu.
 
"Tindakan-tindakan ini seolah-olah menggambarkan kepanikan PDIP, sehingga anggapan penyembunyian Harun menjadi semakin signifikan," kata Fikar.
 
KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR menggantikan koleganya, Nazaruddin Kiemas.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Wahyu diduga telah menerima suap Rp200 juta.
 
Lembaga Antirasuah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Wahyu dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, sevagai penerima suap.
 
Harun dan pihak swasta, Saeful, sebagai penyuap. Saeful diduga staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Seluruh tersangka sudah mendekam di tahanan KPK, kecuali Harun.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif