Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Segera Panggil 7 Legislator Jambi

Nasional ott anggota dprd jambi
Juven Martua Sitompul • 24 Juli 2019 23:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh anggota DPRD Provinsi Jambi. Ketujuh legislator ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap 'ketok palu' pengesahan ‎RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.
 
"Jadi yang belum datang nanti akan kami panggil kembali sesuai dengan jadwal dan kebutuhan penyidikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.
 
Penyidik dalam dua terakhir telah menahan lima dari 12 tersangka legislator Jambi. Kelimanya ialah Elhelwi, Gusrizal, Muhammadiyah, Elhelwi, dan Zainal Abidin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri mengingatkan kepada tujuh legislator Jambi lain yang belum diperiksa untuk bersikap kooperatif. Terpenting, memenuhi panggilan penyidik.
 
"Nanti saya cek lagi apakah ada penjadwalan ulang dan kapan waktunya atau ada alasan-alasan yang lain nanti saya informasikan lagi," tutur dia.
 
KPK menetapkan 12 anggota DPRD Jambi dan satu pihak swasta sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Penetapan ke-13 tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang lebih dulu menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.
 
Ke-13 tersangka baru tersebut yaitu, Ketua DPRD Jambi, Cornelis Buston; Wakil Ketua DPRD Jambi, AR Syahbandar dan Chumaidi Ziadi; Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jambi, Sufardi Nurzain; Ketua Fraksi Restorasi di DPRD Jambi, Nurani Cekman; serta Ketua Fraksi PKB di DPRD Jambi, Tadjudin Hasan.
 
Selanjutnya, Ketua Fraksi PPP di DPRD Jambj, Parlagutan Nasution; Ketua Fraksi Gerindra di DPRD JambiMuhamadiyah; Pimpinan Komisi III DPRD Jambi, Zainal Abidin; Anggota DPRD Jambi, Elhelwi; Gusrizal, Effendi Hatta, dan pihak swasta Joe Fandy Yoesman alias Asiang.
 
Dalam kasus ini, masing-masing para legislator Jambi itu diduga memiliki peran dalam memuluskan 'ketok palu' ‎pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Peran itu meliputi menagih kesiapan uang, melakukan pertemuan, hingga meminta uang ketok palu.
 
Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hak politik Zumi juga dicabut selama lima tahun.
 
Zumi terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total Rp16,5 miliar. Uang tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD TA 2017-2018.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif