Sidang pemeriksaan terdakwa Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pemeriksaan terdakwa Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Markus Nari Berkelit Merecok Sidang KTP-el

Nasional korupsi e-ktp
Fachri Audhia Hafiez • 21 Oktober 2019 13:58
Jakarta: Eks anggota DPR Markus Nari membantah menyuruh pengacara Anton Tofik mengawal persidangan korupsi proyek KTP berbasis elektronik (KTP-el).Anton diduga kerap membantu Markus merintangi sidang mantan anggota DPR Miryam S Haryani.
 
"Saya tidak bilang mengawasi. Saya sampaikan, saya dipanggil KPK untuk jadi saksi dan perlihatkan surat panggilan saya. Beliau (Anton) sendiri yang insiatif menyampaikan, nanti dia lihat gimana perkembangannya. Soalnya saya tidak tahu masalah hukum," ujar Markus saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2019.
 
Markus juga mengelak menyuruh Anton menyampaikan pada pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, agar tak menyebut nama Markus dalam persidangan. Markus khawatir menjadi tersangka dalam kasus itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Golkar itu lagi-lagi membantah meminta Berita Pemeriksaan Acara (BAP) Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan, Markus disebut menyuruh Anton mencarikan BAP itu.
 
"Saya menyampaikan kepada Anton Tofik saat itu pas di FX Sudirman bahwa setelah pemeriksaan (KPK) saya ini, saya lupa lupa nanti kalau ditanya. Gimana ya caranya supaya saya bisa ingat, nah langsung dia (Anton) katakan nanti dia coba carikan BAP," ujar Markus.
 
Markus didakwa merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Miryam dan Sugiharto merupakan terpidana kasus KTP-el.
 
Markus didakwa melanggar Pasal 21 atau Pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif