Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

Arsul Bantah Syarat Remisi Koruptor Longgar

Nasional remisi koruptor lembaga pemasyarakatan
Arga sumantri • 19 September 2019 11:51
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menepis anggapan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan melonggarkan syarat remisi atau pemotongan hukuman bagi narapidana. Arsul menyebut pembuatan undang-undang agar sistem peradilan pidana lebih terpadu.
 
"Sistem peradilan pidana terpadu ke depan seperti apa? Kelembagaan itu masing-masing tugas pokok dan fungsinya konsisten harus ada dalam kotaknya masing-masing," kata Arsul di Komoleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.
 
Arsul mengatakan esensi lembaga pemasyarakatan yakni membina narapidana. Ia menyebut RUU Pemasyarakatan bertujuan meminimalisasi diskriminasi pada narapidana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Meskipun seorang terpidana seorang warga binaan pemasyarakatan, kan haknya tidak boleh terdiskriminasi antara napi satu dengan yang lain," tutur dia.
 
Ia mencontohkan terpidana kasus korupsi. RUU Pemasyarakatan mengatur seorang terpidana korupsi sudah menjalankan semua kewajibannya seperti berkelakuan baik, membayar denda, dan lain-lain, maka dia juga berhak mengajukan remisi.
 
Permasalahannya, kata dia, dalam aturan sebelumnya, remisi terpidana korupsi harus dengan persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah tidak mau memberikan persetujuan.
 
"Di sisi lain ketika perkara dari Polri dapat (remisi) dari Kejaksaan Agung dapat. Kemudian ini menimbulkan diskriminasi situasi seperti ini," tutur dia.
 
Politikus PPP itu menegaskan diskriminasi tak boleh terjadi. Apalagi, terpidana sudah sama-sama memenuhi kewajibannya.
 
Arsul menambahkan UU Pemasyarakatan mengatur narapidana berhak mendapatkan hak-haknya kecuali dicabut hakim melalui putusan pengadilan.
 
"Kalau seperti itu pelemahannya di mana? Jangan segala sesuatu yang kalau kemudian dikaitkan dengan KPK dianggap pelemahan. padahal di sisi lain ada problem di situ," ujarnya.
 
DPR dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu yang disoroti dari revisi ini yaitu pemberian syarat remisi atau pemotongan masa hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan HAM berat.
 
Pengesahan RUU ini membuat pembebasan bersyarat dan remisi pelaku kejahatan luar biasa tidak lagi merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.
 
PP Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 43A mengatur seorang narapidana bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Misalnya, bersedia menjadi justice collaborator, menjalani hukuman dua pertiga masa pidana, menjalani asimilasi setengah dari masa pidana yang dijalani, serta menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan.
 
RUU Pemasyarakatan mengatur hak remisi seorang narapidana dalam Pasal 10 ayat 1. Pasal itu juga mengatur hak narapidana lainnya seperti asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai perundangan yang berlaku.
 
Pasal 10 ayat 2 mengatur persyaratan tertentu bagi narapidana yang bisa mendapatkan haknya. Syarat dimaksud, yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
 
Pasal 10 ayat 3 mengatur narapidana yang akan diberi pembebasan bersyarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga. Ketentuannya masa pidana yang dijalani paling sedikit sembilan bulan.
 

 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif