KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Cagub Maluku Utara

M Sholahadhin Azhar 26 Juni 2018 04:47 WIB
kasus korupsi
KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Cagub Maluku Utara
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan Ahmad.

"Tersangka AHM (Ahmad Hidayat Mus) dan ZM (Zainal Mus) tidak datang dan mengirimkan surat pada KPK. Permintaan penjadwalan ulang," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018.

Menurutnya, Ahmad dipanggil bersama sang adik Zainal Mus untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong APBD Kabupaten Kepulauan Sula pada 2009. Kala itu Ahmad adalah Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, sementara adiknya Zainal menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.


Febri membantah jika pemanggilan ini dikaitkan dengan unsur politik, menjelang Pilkada 2018. Menurutnya, Cagub Maluku Utara yang diusung Golkar dan PPP itu murni diproses sesuai koridor hukum.

"Bagi KPK ya, proses pemanggilan tersangka atau saksi merupakan bagian dari proses hukum saja. Jadi itu yang kita lihat. Bahwa kebetulan mungkin ada kaitannya dengan peristiwa politik, kami tentu memisahkan hal tersebut. Ada koridor hukum dan ada koridor politik," kata Febri.

Seperti diketahui, kakak beradik ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dalam pembebasan lahan Bandara Bobong di APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009. Keduanya merekayasa pembelian lahan masyarakat, yang belakangan diketahui milik Zainal Mus.

KPK menaksir pemufakatan ini merugikan negara Rp3,4 miliar. Rincian aliran dana, sebesar Rp1,5 miliar ditransfer pada Zainal, Rp850 juta diberikan pada Ahmad melalui pihak lain untuk disamarkan dan sisanya mengalir pada pihak lain.

Atas dugaan itu, Ahmad dan Zainal disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.



(DRI)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id