Ilustrasi Gedung KPK/MI/Rommy Pujianto
Ilustrasi Gedung KPK/MI/Rommy Pujianto

Kuasa Hukum Kecewa KPK Mengulur Pembebasan Romahurmuziy

Nasional jual beli jabatan pns OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 29 April 2020 11:12
Jakarta: Kuasa hukum Romahurmuziy, terpidana kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Maqdir Ismail, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berupaya memperpanjang masa penahanan kliennya dengan dalih tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi dilayangkan untuk menganulir putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memangkas masa hukuman Romy.
 
"Yang kami tidak harapkan, kalau kasasi ini hanya dijadikan alasan untuk memperpanjang penahanan, meskipun masa hukuman sudah berakhir," kata Maqdir kepada Medcom.id, Rabu, 29 April 2020.
 
Maqdir menegaskan KPK wajib membebaskan seseorang jika masa penahanan atau hukuman yang dijalani telah usai. Berdasarkan putusan banding, Romy seharusnya sudah bisa menghirup udara bebas per 29 April 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di samping itu, Maqdir mengaku tak masalah dengan langkah KPK yang mengajukan kasasi ke MA. Dia menilai itu merupakan hak penuntut umum.
 
Baca: KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Romy
 
Jaksa penuntut umum KPK mengajukan kasasi pada Senin, 27 April 2020. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan putusan banding Romy dinilai tak setimpal dengan perbuatannya.
 
Menurut dia, hakim tidak mempertimbangkan uang yang diterima Romy. Padahal, kata Ali, sudah sangat jelas Romy menerima uang dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
 
Pembuktian dalam banding Romy pun dipertanyakan. Putusan itu dinilai tidak mempertimbangkan keberatan jaksa penuntut umum KPK.
 
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Romy.
 
Romy dianggap telah menerima Rp255 juta dari eks Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Selain itu, dia dinilai menerima Rp50 juta dari eks Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi.
 
Tak puas atas putusan Pengadilan Tipikor, Romy akhirnya mengajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memangkas hukuman Romy menjadi setahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif