Ilustrasi Gedung MK. Foto: Medcom.id/Meilikhah
Ilustrasi Gedung MK. Foto: Medcom.id/Meilikhah

Salah Satu Pemohon Perppu Korona Cabut Gugatan

Nasional Virus Korona
Fachri Audhia Hafiez • 14 Mei 2020 11:53
Jakarta: Salah satu pemohon uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara, dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) mencabut gugatannya. Pemohon tersebut ialah Damai Hari Lubis dengan nomor perkara 25/PUU-XVIII/2020.
 
Pencabutan gugatan itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Konsitusi Aswanto saat sidang lanjutan dengan agenda perbaikan permohonan. Namun, tidak dijelaskan alasan pencabutan gugatan tersebut.
 
"Dengan ini saya menyatakan mencabut surat permohonan judicial review yang terdaftar di MK (Mahkamah Konstitusi) nomor register nomor 25/PUU-XVIII/2020. Demikianlah pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun," kata Aswanto saat membacakan surat pencabutan pemohon di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 24/PUU-XVIII/2020 masih berlanjut. Para pemohon memaparkan perbaikan permohonan yang telah disusun.
 
"Agenda sidang selanjutnya berarti tinggal perkara nomor 23 dan 24," ucap Aswanto.
 
Baca: Gugatan Perppu Korona Berpotensi Gugur
 
Pada awalnya ada tiga pihak yang menggugat Perppu Korona, yaitu mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono dengan nomor perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020.
 
Sedangkan perkara nomor 24/PUU-XVIII/2020 diajukan perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997.
 
Hasil sidang permohonan perbaikan itu akan dibawa ke rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk ditentukan nasib gugatan. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Sehingga obyek gugatan Perppu berpotensi gugur karena sudah berubah menjadi undang-undang.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif