Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK: Verifikasi Program Organisasi Penggerak Tak Mendalam

Nasional kpk Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Fachri Audhia Hafiez • 30 Juli 2020 22:35
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai proses verifikasi program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih lemah. Asas legalitas organisasi dikhawatirkan akan bermasalah.
 
"Sementara kami lihat rasa-rasanya verifikasi yang kurang mendalam itu terhadap organisasi maupun proposal yang diusulkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Hal itu diketahui saat pimpinan Lembaga Antirasuah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Iwan Syafril, dan Inspektur Jenderal Kemendikbud, Chatarina M Girsang. Pertemuan itu membahas mekanisme dan tahapan yang telah dilakukan dalam program POP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alex mengatakan proses verifikasi mendalam akan menyelesaikan polemik POP. Sebab, ada potensi organisasi dengan jangkauan yayasan kecil memperoleh paket tertinggi.
 
POP dibagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori Gajah dengan anggaran Rp20 miliar/paket/tahun. Kedua, kategori Macan dengan anggaran Rp5 miliar/paket/tahun. Ketiga, kategori Kijang dengan anggaran Rp1 miliar/paket/tahun.
 
"Ada organisasi yang jangkauannya nasional itu sama dapatnya (dengan organisasi jangkauan kecil)," ujar Alex.
 
KPK juga menemukan adanya persetujuan proposal organisasi lebih dari 250 proposal. Padahal hanya ada sekitar 150 organisasi.
 
"Jadi satu organisasi itu ada dua proposal, ya mungkin mereka punya sampai tiga yayasan atau apa," ujar Alex.
 
Baca: KPK Beri Catatan Program Organisasi Penggerak Kemendikbud
 
KPK akan mengkaji terkait POP. Setelah itu Lembaga Antirasuah akan menyampaikan rekomendasi untuk program yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim itu.
 
"Harus dilakukan kajian, direkomendasikan, dan ada bentuknya tertulisnya tidak hanya lisan," ucap Alex.
 
POP menjadi salah satu ide Nadiem di program Merdeka Belajar. Kemendikbud menyeleksi terhadap ribuan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga untuk mendukung program pelatihan guru dan tenaga pendidik. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp575 miliar.
 

(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif