Calon Wakil Presiden dari Partai Hanura Hary TanoeSoedibjo menyampaikan orasi politiknya di depan ratusan kader Partai Hanura se Tangerang Raya di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (8/3). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal.
Calon Wakil Presiden dari Partai Hanura Hary TanoeSoedibjo menyampaikan orasi politiknya di depan ratusan kader Partai Hanura se Tangerang Raya di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (8/3). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal.

Kasus Mobile8, Hary Tanoe Dipanggil Kejagung

Nasional korupsi mobile8 telecom
Nur Azizah • 17 Maret 2016 08:09
medcom.id, Jakarta: Mantan Komisaris PT Mobile 8 Telecom Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo kembali dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung). Hary dipastikan hadir setelah sempat mangkir pada Rabu 10 Maret 2016.
 
Pengacara Hary, Hotman Paris Hutapea, memastikan kliennya siap menghadapi penyidik Kejagung. Bos MNC Group itu akan hadir di Kejagung sekitar pukul 14.00 WIB.
 
“Jam dua nanti baru datang. Ini dia dari luar kota. Nanti sampai Jakarta jam satu, ke Kejaksaan jam dua,” kata Hotman pada wartawan, Jakarta Barat, Kamis (17/3/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hotman menyampaikan, Hary siap menjalani pemeriksaan hari ini. Menurut dia,tidak ada yang perlu ditakuti karena kliennya merasa tidak ada masalah apapun.
 
“Siap banget. Dan aku sudah ribuan kali minta Yulianto (kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung) mau enggak sama konsultan pajak, Dirjen Pajak ketemu saya. Dia enggak mau,” ujar Hotman.
 
Hotman pun menantang Dirjen Pajak dan Kejagung untuk berhadapan langsung. Hotman menuturkan, jika keduanya bersedia, Hary siap blak-blakan di hadapan wartawan.
 
“Mau enggak Kejagung, Dirjen Pajak, saya sama jaksa senior duduk di depan wartawan. Buka-bukaan deh. Saya yakin tidak mau,” tutur Hotman.
 
Sementara, Rabu 10 Maret 2016, Kejagung telah memeriksa satu saksi dalam kasus ini. Dia adalah Kepala Seksi Pencairan Dana Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Abu Said Maha.
 
Abu diusut terkait dengan kronologis prosedur dan proses pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D). Dalam kasus ini, Saksi diperiksa selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran dana permohonan restitusi yang dimohonkan PT Mobile 8 Telecom namun ternyata bermasalah.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif