Data Beras Pintu Masuk Usut Korupsi Pertanian
Ilustrasi Beras. Foto: MI/Benny Bastiandy
Jakarta: Perbedaan signifikan data beras yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data milik Kementerian Pertanian (Kementan) harusnya menjadi pintu masuk menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan.

Pengamat hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, mengatakan BPK seharusnya berinisiatif melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran, dalam hal ini Kementerian Pertanian.
 
“BPK harus berani mengaudit secara menyeluruh. Selisih datanya begitu jauh dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Suparji, melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Oktober 2018.
 
Di samping itu, kata Suparji, kesimpangsiruan data yang dibuat oleh Kementan bisa menjadi bahan bagi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ketimpangan data ini terungkap setelah BPS merilis data surplus produksi beras 2018 yang hanya mencapai 2,8 juta ton. Jauh di bawah data atau perhitungan Kementan. 


Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras. Sementara total konsumsi beras nasional tercatat 33,47 juta ton.

Baca: Pemerintah Kaji Data Target Produksi Beras

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, menyebut ketidaksesuaian data Kementan dengan BPS berimbas bagi kelangsungan hidup masyarakat secara luas.
 
“Ini soal pangan loh, ketika rakyat tadinya sudah tenang karena ada stok 13 juta ton, ternyata faktanya tidak sebanyak itu, bahkan lebih rendah. Kalau terjadi bencana, kemudian kebutuhan beras sangat tinggi, itu bisa habis. Rakyat bisa mengalami kelaparan,” tuturnya.
 
Menurut dia, ada dua kemungkinan jika di sebuah instansi terdapat data yang berbeda, yakni akibat adanya kesalahan metodologi atau ada unsur kepentingan di balik angka tersebut.
 
Menurut Ubedillah, Mentan harus berani melakukan langkah-langkah korektif dari apa-apa yang telah terjadi. "Kalau itu tidak dilakukan, citra pemerintahan akan buruk,” ujarnya.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id