Menunggu Amnesti Presiden untuk Nuril

Kautsar Widya Prabowo 16 November 2018 13:38 WIB
pelecehan seksual
Menunggu Amnesti Presiden untuk Nuril
Eksekutif Direktur ICJR Anggara. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan polemik Baiq Nuril. Jokowi diminta memberikan amnesti kepada Nuril. 

Eksekutif Direktur ICJR Anggara menjelaskan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden untuk mengampuni seseorang baik yang telah dibuktikan bersalah dan sedang persidangan atau belum dalam proses persidangan. 

"Dalam kasus ini Bu Nuril tidak perlu pergi ke lapas, presiden harus segera memberikan amnesti," kata Anggara dalam konfresi pers di LBH Pers, Jakarta Selatan, Jumat, 16 November 2018.


Dia menyebut pemberian amnesti dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada hukum. Di tengah stigma negatif penegak hukum.

"Kalau Presiden tidak mau mempertimbangkan ya saya pikir kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin berkurang," imbuh dia. 

Dalam konfersi pers tersebut, hadir pula Ketua Komnas Perempuan Azriana R. Manalu, Direktur LBH APIK Jakarta Siti Mazuma, kuasa hukum Nuril, Aziz Fauzi dan aktris Olga Lidya.

Sebelumnya, Baiq Nuril, mantan pegawai honorer di Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dituduh menyebarluaskan rekaman asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMA tersebut kepada dirinya.

Pada pengadilan tingkat pertama, Nuril diputus bebas. Tak puas, jaksa mengajukan kasasi. 

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan itu. Nuril diputuskan bersalah menyebarluaskan rekaman dan dihukum enam bulan penjara denda Rp500 juta atau pidana tiga bulan apabila tidak membayar denda. Nuril dinilai bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id