Mantan Mensos yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Mantan Mensos yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Idrus Marham Didakwa Menerima Suap Rp2,2 Miliar

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 15 Januari 2019 13:35
Jakarta: Mantan Menteri Sosial Idrus Marham didakwa menerima suap Rp2,250 miliar dari bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Dia didakwa menerima suap bersama Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih (EMS).
 
"Terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah Rp2,250 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo," kata jaksa Ronald Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Jaksa Ronaldmengatakan uang itu diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR), dan China Huadian Engineering Company (CHEC). PT BNR dan CHEC adealah perusahaan yang dibawa Kotjo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Idrus berkomunikasi dengan Eni pada 2017. Idrus selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni selaku bendahara penyelenggara untuk meminta uang USD2,5 juta ke Kotjo. Uang itu guna keperluan Munaslub Golkar 2017.
 
"Dikarenakan terdakwa berkeinginan untuk menjadi pengganti antarwaktu ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto (saat itu menjadi tersangka kasus KTP elektronik) yang masih memiliki sisa jabatan selama dua tahun. Kemudian disanggupi Eni," ucap Jaksa Ronald.
 
Eni dan Idrus juga meminta uang senilai USD3 juta dan SGD400 ribu kepada Kotjo melalui WhatsApp. Kotjo menjawab, "Senin di darat deh."
 
Pada pertemuan 15 Desember 2017 di Graha BIP Jakarta, Kotjo bersama Idrus dan Eni membicarakan pembagian besaran fee 2,5 persen jika proyek PLTU Riau-1 berhasil terlaksana. Namun, Idrus dan Eni menagih uang kepentingan Munaslub Partai Golkar 2017.
 
"Atas permintaan terdakwa dan Eni tersebut pada 18 Desember 2017, Kotjo memerintahkan Audrey Ratna Justianty selaku sekretaris pribadinya untuk memberikan Rp2 miliar kepada terdakwa dan Eni," ujar Ronald.
 
Baca: Idrus Marham Siap Terima Risiko
 
Idrus dan Eni terus berkomunikasi dengan Kotjo untuk mengatur pertemuan dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Pertemuan itu untuk membicarakan kesepakatan penandatanganan PLTU Riau-1 dan Proyek Jambi 3.
 
Pada 8 Juni 2018, Idrus meminta pada Kotjo untuk memberikan uang pada Eni. Kotjo menyanggupi dan memerintahkan Audrey untuk memberikan uang Rp250 juta di Graha BIP Jakarta.
 
"Bahwa dari total penerimaan uang dari Kotjo sejumlah Rp2,250 miliar tersebut, sejumlah Rp713 juta diserahkan oleh Eni selalu bendahara kepada Muhammad Sarmuji selaku wakil sekretaris Steering Committe Munaslub Golkar 2017 sesuai dengan keinginan terdakwa," ucap Ronald.
 
Atas perbuatannya, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif