Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Bertambah, MK Tampung Tiga Gugatan UU Cipta Kerja

Nasional mahkamah konstitusi Omnibus Law UU Cipta Kerja
Cahya Mulyana • 16 Oktober 2020 20:16
Jakarta: Gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Mahkamah Konstitusi (MK) bertambah satu. Sebanyak dua permohonan meminta pengujian materiel dan sisanya formil.
 
"Ada tiga pengajuan permohonan," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Media Indonesia, Jumat, 16 Oktober 2020.
 
Menurut dia, seluruh permohonan masih dalam tahap verifikasi kelengkapan syarat-syarat. Masyarakat bisa melihat informasi tiga gugatan di situs resmi MK www.mkri.id.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Teranyar, MK menerima gugatan pada Kamis, 15 Oktober 2020. Permohonan dilayangkan karyawan swasta, Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas; pelajar SMK Negeri 1 Ngawi, Novita Widyana; mahasiswi Universitas Brawijaya, Elin Dian Sulistiyowati; mahasiswa Universitas Negeri Malang Alin Septiana; dan mahasiswa STKIP Modern Ngawi, Ali Sujito.
 
Baca:MK Terima Dua Gugatan UU Cipta Kerja
 
Mereka menilai terdapat sejumlah cacat formil dari proses pengesahan UU. Mengacu pada UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).
 
Sementara itu, dua gugatan lain diterima MK pada Senin, 12 Oktober 2020. Permohonan dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Permohonan diwakili Ketua Umum Federasi Deni Sunarya dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz. Pasal yang diujikan yaitu Pasal 81 angka 15, 19, 25, 28, dan 44.
 
Gugatan juga diajukan seorang pekerja kontrak bernama Dewa Putu Reza. Pasal-pasal yang diujikan Dewa Putu Reza yakni Pasal 59; Pasal 156 ayat (1),(2),(3); Pasal 79 ayat (2) b; Pasal 78 ayat (1) b. Pasal-pasal itu terkait dihapusnya batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu, batas minimal pemberian pesangon dan uang penghargaan, serta istirahat mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja.
 
Ketiga permohonan bakal melalui beberapa proses, yakni pemeriksaan kelengkapan, perbaikan permohonan, dan registrasi. Dilanjutkan penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan persidangan. Setelah itu, MK mengagendakan sidang pengucapan putusan dan penyerahan salinan putusan.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif