Ketua KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Ketua KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Janji Kembangkan Kasus Korupsi Ekspor Benur

Nasional kpk OTT KPK Edhy Prabowo
Sri Utami, Media Indonesia.com • 28 November 2020 22:26
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan bakal mengembangkan kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Lembaga Antirasuah tak segan memeriksa siapa pun yang diduga terlibat dalam praktik rasuah tersebut.
 
"Ini tidak pindana korupsi murni dan tidak ada kaitan dengan politik. Jika ada orang yang terlibat dan itu pengurus partai maka sesungguhnya kasus pidana adalah perorangan. Dan konsep hukum 'barang siapa' itu adalah setiap orang," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.
 
Lembaga Antirasuah fokus pada perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Jika memenuhi unsur pidana atau sifat melawan hukum maka proses hukum dipastikan terus berjalan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi kami fokus pada perbuatan. Tidak ada peristiwa pidana tanpa perbuatan dan tidak ada perbuatan tanpa orang," ucap Firli.
 
Di sisi lain, Firli membantah memeriksa Edhy secara berlebihan. Pemeriksaan terhadap Edhy terukur dalam rangka mengungkap ihwal kasus tersebut.
 
"Tidak ada istilah berlebihan dalam pemeriksaan. Tidak bisa, apakah pemeriksaan cukup hanya satu jam, dua jam, tiga jam, bukan itu, tapi yang paling esensial adalah keterangan yang disampaikan sesuai dengan keterangan lainnya," tegas dia.
 
Baca: Uang dan Dokumen Disita dari Penggeledahan Gedung KKP
 
Sebelumnya, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap benih lobster. Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama lima orang lainnya, yakni Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, dan pengurus PT ACK Siswadi. Kemudian istri Staf Menteri KP Ainul Faqih dan Amiril Mukminin.
 
Sementara tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima suap sebesar Rp9,8 miliar atas perizinan ekspor benih lobster.
 
Enam penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif