Tito Hindari Anggapan Polri Berpolitik
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: MTVN/Deny Irwanto
Jakarta: Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian  menegaskan proses hukum Calon Kepala Daerah (cakada) bukan dihentikan. Proses hukum bakal tetap dijalankan setelah cakada menjalani proses Pilkada serentak 2018 selesai. 

Tito mengatakan, proses hukum bagi calon kepada daerah ini diproses kembali walau calon tersebut menang atau kalah dalam Pilkada nantinya. Kebijakan ini diambil Tito agar polisi tidak terkesan ikut berpolitik.

"Dari pada polri nanti dianggap ikut berpolitik, jadi saya sampaikan proses hukumnya," kata Tito kepada Metro TV, Jakarta 14, Maret 2018.


Jaksa Agung HM Prasetyo juga memastikan lembaga pimpinannya tidak akan mengganggu proses penyelenggaraan pesta demokrasi. Pengusutan kasus hukum calon kepala daerah justru menimbulkan permasalahan baru bagi jalannya Pilkada 2018.

"Saya tidak akan terus menerus membicarakan itu," tutur Prasetyo.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pergantian calon kepada daerah yang dalam proses hukuman.

"Bagi calon yang ditersangkakan, partai bisa mengganti. Supaya rakyat mendapat calon yang terbaik," ujar Agus.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Alasannya, agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.
 
Tak hanya itu, Wiranto juga yakin penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka berdampak ke ranah politik. Menurut Wiranto KPK seharusnya mengumumkan calon kepala daerah sebagai tersangka sebelum kandidat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Pemilu (KPU).



(DMR)