Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Inkompetensi Hukum Kepemiluan Jadi Celah Partai Suap KPU

Nasional kpu OTT KPK
Antara • 13 Januari 2020 08:34
Jakarta: Kasus dugaan penyuapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh kader PDI Perjuangan menunjukkan masih ada celah hukum untuk memanipulasi hasil pemilu. Kurangnya kompetensi lembaga hukum di bidang kepemiluan dimanfaatkan PDI Perjuangan untuk memuluskan jalan calon anggota legislatif (caleg) Hasan Masiku, yang tidak mendapat suara terbanyak dalam Pileg 2019, agar duduk di Parlemen.
 
Dalam kasus tersebut, PDIP berupaya mengubah perundang-undangan dengan menggugat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA).
 
Pada 19 Juli 2019, MA mengabulkan gugatan PDIP lewat Putusan Nomor 57 P/HUM/2019. Putusan tersebut menyatakan, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik. Dalam amar putusannya, MA berpendapat hal itu merupakan wewenang partai politik menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif menggantikan caleg yang meninggal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pendiri sekaligus peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menilai putusan MA tersebut bertentangan dengan prinsip pemilu di Indonesia yang menganut sistem proporsional terbuka. Sistem tersebut memungkinkan pemilih memberikan hak suaranya langsung kepada caleg, sehingga partai politik tidak berhak menentukan caleg yang akan mewakili di legislatif.
 
"Begitu ditetapkan siapa yang menang, tentu caleg yang berdasarkan perolehan suara di surat suara yang didapat, bukan dari parpolnya yang menentukan. Itu pemahaman yang harus terbangun oleh semua pihak," jelas Hadar seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.
 

 
Melegitimasi kecurangan
 
Hadar menjelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah jelas menyatakan pemenang pemilu adalah caleg yang meraih suara terbanyak. Lembaga pengadilan yang mengeluarkan putusan terkait gugatan kepemiluan juga harus berpedoman pada UU Pemilu.
 
Hadar menilai lembaga pengadilan sudah melanggar UU Pemilu bila putusan dan pertimbangannya mengarahkan agar perolehan suara caleg meninggal ditentukan oleh parpol. Menurut dia, MA tak bijaksana dan mengabaikan prinsip pemilihan proporsional terbuka dalam mengeluarkan putusan yang memberikan diskresi kepada parpol untuk menentukan pengganti caleg terpilih.
 
Meskipun memiliki otoritas untuk mengadili PKPU, lanjut dia, MA seharusnya tidak mengabaikan ketentuan dalam UU Pemilu terkait proses penetapan PKPU. Dalam hal pengujian pasal dalam PKPU, gugatan uji materi memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari sejak peraturan tersebut disahkan. Dalam kasus ini, PDI Perjuangan turut berperan dalam upaya mencari legitimasi untuk kecurangan terhadap perolehan suara Pileg 2019.
 
Upaya melegitimasi kecurangan itu sudah dilakukan PDIP sejak sebelum KPU menetapkan secara resmi caleg terpilih untuk DPR. Partai peraih suara terbanyak di Pemilu 2019 itu sudah mengendus perolehan suara Nazarudin Kiemas terbanyak dibandingkan caleg lain, sehingga PDIP mulai menggugat PKPU Nomor 3 Tahun 2019 ke MA pada awal Juli 2019.
 
Usai pemungutan suara Pileg 2019, pengacara PDIP menggugat PKPU Nomor 3 Tahun 2019 ke MA. MA mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan partai berhak menentukan peralihan suara caleg meninggal.
 
Berdasarkan putusan MA tersebut, PDIP mengirimkan surat kepada KPU meminta agar perolehan suara Nazarudin dialihkan ke Harun Masiku. Namun, sesuai hasil pleno, KPU tidak menyetujui permintaan PDIP.
 
Berdasarkan hasil rapat pleno, KPU menetapkan perolehan suara Pileg DPR dari PDIP dapil Sumatra Selatan I sebagai berikut: 145.752 suara untuk Partai, 0 suara untuk Nazarudin Kiemas, 44.402 suara untuk Riezky Aprilia, 13.310 suara untuk Diah Okta Sari, 19.776 suara untuk Doddy Julianto Siahaan, 5.878 suara untuk Harun Masiku, 5.699 suara untuk Sri Suharti, dan 4.420 suara untuk Irwan Tongari. KPU kemudian menetapkan Riezky sebagai caleg terpilih PDIP dari Dapil Sumsel I untuk DPR.
 
Gagal membuat KPU mengubah keputusan lewat putusan MA, kader PDIP pun menyuap Wahyu untuk mengubah putusan dalam rapat pleno penyelenggara pemilu.
 
"Partai tidak puas sehingga melihat ada celah lalu ingin menentukan sendiri. Logikanya, itu kan caleg dia (PDIP) semua, kok setelah pemilu baru mencari jalur baru yang bukan berasal dari perolehan suara yang ada. Jadi dia tidak cukup menghargai, suara rakyat. Sudah bagus dia dapat kursi, dari dapil Sumsel I kan PDIP cuma dapat satu. KPU juga tidak punya peraturan yang jelas untuk memproteksi caleg-caleg lain," tegas Hadar.
 
Tindak pidana korupsi tidak mungkin terjadi bila tidak ada pemberi dan penerima suap. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto pun menandatangani langsung tiga surat yang disampaikan PDIP kepada KPU terkait peralihan perolehan suara caleg.
 
Namun, PDI Perjuangan tampak 'cuci tangan' atas kasus yang melibatkan kadernya itu. Hasto malah menuding dugaan kasus suap terhadap komisioner KPU itu sengaja dilakukan untuk menciptakan citra buruk bagi partai penguasa.
 
"Ada yang framing saya menerima dana, ada yang framing saya diperlakukan sebagai bentuk-bentuk penggunaan kekuasaan itu secara sembarangan. Kami diajarkan oleh Bu Megawati Soekarnoputri untuk berpolitik satyameva jayate pada akhirnya kebenaran yang akan menang," kata Hasto.
 
Untuk membenahi sistem demokrasi harus didukung dengan niat baik dari berbagai pihak, baik partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, hingga lembaga hukum yang berperan. Dengan adanya lembaga peradilan dengan hakim-hakim yang paham dengan kondisi kepemiluan, setidaknya institusi hukum tidak dimanfaatkan oleh parpol untuk mencapai kekuasaan.
 


 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif