Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Politikus Demokrat M Nasir Diperiksa di Kasus Bowo Sidik

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 24 Juni 2019 11:01
Jakarta: Anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Anggota DPR Komisi VI Bowo Sidik Pangarso.
 
Keterangan Politikus Demokrat itu diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan pejabat PT Inersia, Indung. PT Inersia merupakan perusahaan milik Bowo Sidik.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Belum diketahui detail kaitan Nasir dalam kasus ini. Namun, ruang kerja Nasir pernah digeledah penyidik pada 4 Mei 2019. Penggeledahan dilakukan karena Bowo Sidik diduga menerima gratifikasi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Bowo Sidik bersama Indung dan Marketing manager Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerja sama jasa penyewaan kapal antara PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.
 
(Baca juga:Demokrat Bantah M Nasir Terkait Kasus Bowo Sidik)
 
Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa angkut tersebut. Total fee yang diterima Bowo USD2 per metric ton. Pemberian fee terjadi enam kali di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK senilai Rp221 juta dan USD85.130.
 
Dari Bowo penyidik menyita uang sebesar Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan ke dalam amplop putih.
 
Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(Baca juga:KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Nasir di Kasus Bowo Sidik)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif