Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

LHKPN Produk Unggulan Reformasi

Nasional lhkpn
M Sholahadhin Azhar • 03 Desember 2019 15:52
Jakarta: Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dinilai produk unggulan reformasi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, meminta hal itu dilestarikan.
 
"Menjadi eye catching karena sejak awal reformasi justru instrumen ini yang keluar saat almarhum BJ Habibie menjadi presiden," ujar Saut kepada Medcom.id, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Dia menuturkan LHKPN langkah awal mencegah korupsi. Hal itu diperkuat dengan berdirinya KPK oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"LHKPN itu pintu masuk dari banyak poin, antara lain menjaga integritas penyelenggara negara," kata Saut.
 
Dia menuturkan LHKPN menjaga konsistensi para pejabat. Sejak awal menjabat, harta diumumkan kepada publik dan semua pihak bisa memantau.
 
Sehingga, dari awal hingga selesai masa jabatan, harta pejabat bisa dipertanggungjawabkan. Dia menuturkan beda cerita bila dari awal, seorang pejabat malas melaporkan harta.
 
"Nah, LHKPN ini bisa menjadi salah satu cara (mencegah korupsi)," kata Saut.
 
KPK cukup getol mengimbau menteri Kabinet Indonesia Maju segera melaporkan LHKPN. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum menteri agar tak korupsi.
 
Dasar hukum kewajiban penyelanggara negara melapor LHKPN termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 
Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 
Termuat pula dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan peraturan di masing-masing di kementerian atau lembaga.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif