Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Korupsi Sektor SDA Berlindung di Balik Kebijakan

Nasional kpk kasus korupsi
Candra Yuri Nuralam • 14 Mei 2020 00:24
Jakarta: Korupsi di bidang sumber daya alam (SDA) selalu bersembunyi di balik kebijakan. Bahkan, kebijakan yang diambil itu justru hanya mengutungkan kelompok tertentu.
 
"Ada kepentingan kelompok tertentu untuk menguasai pengabil kebijakan di situ, jadi kebijakan yang diambil di situ hanya pro kepada kelompok berkepentingan itu," kata anggota Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sulistyanto dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Sulistyanto mengatakan menguasai pengambil kebijakan di daerah bisa membuat perusahaan aman dari masalah apapun. Pengambil kebijakan itu akan dijadikan tameng dari semua hukum yang bisa menjerat kelompok tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal itu bisa terjadi lantaran transparansi pembuatan kebijakan di suatu daerah lemah. Selain itu, antisipasi publik yang rendah dalam pengawalan kebijakan pun membuat praktik rasuah semakin parah.
 
"Sehingga pengambilan keputusan selalu mengarah ke kelompok kepentingan tertentu," ujar Sulistyanto.
 
Baca: Korupsi Sektor SDA Dipicu Tumpang Tindih Aturan
 
Penegakan hukum tak membuat efek jera jika kelompok yang mengeruk SDA daerah sudah berlindung dengan pembuat kebijakan. Penambahan lembaga pengawas maupun penindakan akan sia-sia jika permainan itu terus terjadi.
 
"Penambahan penegakan hukum itu harusnya menimbulkan efek jera dan juga mengembalikan keuangan negara, dan juga mengembalikan kerusakan lingkungan dari dampak kejahatan itu," ucap dia.
 
Salah satu cara menghapus permasalahan korupsi SDA di Indonesia adalah perbaikan sikap. Pejabat pembuat keputusan, dan penegak hukum harus kukuh untuk tidak berpihak pada kelompok tertentu.
 
Kepekaan masyarakat dalam memantau kebijakan daerah juga harus kuat demi menghilangkan hal-hal ganjil dalam kebijakan yang dibuat. Pelaporan masyarakat akan sangat membantu penegak hukum menghapus tindakan korupsi SDA di Indonesia.
 
"Jadi sistem sudah dibangun pun, tapi enggak berfungsi juga, tidak bisa berintegrasi, sehingga informasi tadi sifatnya parsial," ucap Sulistyanto.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif