Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal

Tersangka Investasi Bodong PT Hanson International Bertambah

Nasional investasi bodong
Siti Yona Hukmana • 12 Mei 2020 15:14
Jakarta: Tersangka perorangan kasus dugaan investasi bodong PT Hanson International Tbk dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri menjadi 13 orang. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka perorangan baru.
 
"Satu tersangka itu atas nama Titin, perempuan, staf bidang keuangan pada perusahaan tersebut," kata Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Mei 2020.
 
Tersangka perorangan itu di antaranya RD selaku komisaris utama, AT, BC dan RA sebagai direktur, RS dan RI sebagai bendahara perusahaan dan koperasi, JI sebagai sekretaris koperasi dan pengawas koperasi serta JE dan AD sebagai marketing, HT, SU, dan JM.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Peran masing-masing tersangka masih didalami oleh penyidik," ungkap Ahmad.
 
PT Hanson Internasional dan Koperasi PT Hanson Mitra Mandiri juga ditetapkan tersangka. juga ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik telah menyita barang bukti tambahan dari kasus ini. Yakni berupa satu hotel di Yogyakarta, beberapa dokumen tanah seluas 500 hektare yang berada di lokasi Tangerang, Lebak, Bogor, dan Purwakarta.
 
Baca: PT Hanson Internasional Jadi Tersangka Investasi Bodong
 
Para tersangka dikenakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 atau Pasal 56 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
Kasus investasi bodong ini bermula dari laporan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terhadap PT Hanson Internasional Tbk ke Bareskrim Polri. PT Hanson diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin pemerintah sejak 2016.
 
Boyamin menyebut perusahaan itu telah mengumpulkan Rp2,4 triliun hingga pertengahan 2019. Uang diduga untuk membeli lahan di daerah Maja, Parung, dan Lebak.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif