Terdakwa kasus suap Wahyu Setiawan. ANT/Aprillio Akbar
Terdakwa kasus suap Wahyu Setiawan. ANT/Aprillio Akbar

Wahyu Setiawan Dinilai Tidak Layak Berstatus Justice Collaborator

Nasional Kasus Suap OTT KPK
Fachri Audhia Hafiez • 03 Agustus 2020 17:02
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Jaksa meminta majelis hakim menolak permohonan itu.
 
"Kami selaku penuntut umum menilai terdakwa Wahyu Setiawan tidak layak untuk dapat ditetapkan sebagai JC," bunyi surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 3 Agustus 2020.
 
Wahyu dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai JC sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 04 tahun 2011 yang mengatur tata cara penetapan saksi pelaku yang bekerja sama. Sebab, Wahyu merupakan pelaku utama dalam dua kasus rasuah yang menjeratnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa menilai Wahyu kerap membantah menerima sejumlah uang. Wahyu juga kerap menyampaikan keterangan yang berbelit.
 
Wahyu dituntut hukuman pidana selama delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan. Wahyu dianggap terbukti menerima suap SGD57.350 atau setara Rp600 juta.
 
Perbuatan itu dilakukan bersama-sama eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina. Dalam perkara ini, Agustiani, dituntut hukuman selama 4,5 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
 
(Baca: Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara)
 
Suap tersebut berasal dari pihak swasta Saeful Bahri dan Harun Masiku. Uang diberikan bertahap, yakni SGD19 ribu dan SGD38.350 melalui perantara Agustiani.
 
Uang diberikan agar Wahyu mengupayakan permohonan pergantian antar waktu (PAW) disetujui KPU. PAW diberikan dari anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan (Sumsel) 1 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
 
Wahyu dan Agustiani dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Wahyu juga dinilai terbukti menerima gratifikasi dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Wahyu menerima Rp500 juta.
 
Pemberian uang terkait proses seleksi calon anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode 2020-2025. Wahyu diminta mengupayakan calon asal Papua Barat dipilih dalam proses seleksi itu.
 
Wahyu dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif