Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). DOK MPR
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). DOK MPR

Bamsoet Tegaskan Kepemilikan Senpi Harus Sesuai Regulasi

Nasional senjata api polri
Theofilus Ifan Sucipto • 03 Agustus 2020 19:18
Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklarifikasi soal usul masyarakat sipil diperbolehkan memiliki senjata api (senpi). Bamsoet mengatakan kepemilikan senpi harus sesuai regulasi.
 
“Jangan percaya dengan pelintiran berita seolah-olah saya mengusulkan pada Kapolri (Jendral Indham Azis) soal kepemilikan senjata api untuk warga masyarakat. Ngawur,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.
 
Bamsoet menjelaskan pernyataan soal kepemilikan senpi itu mesti mengacu peraturan Kapolri. Salah satunya, memiliki sertifikat resmi International Practical Shooting Confederation (IPSC) yang dikeluarkan Pengurus Besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PB Perbakin). Sertifikat didapat setelah mengikuti serangkaian tes.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Mulai psikologi, pengetahuan tentang senpi, keamanan, hingga keterampilan menembak reaksi dengan mengikuti kursus dan kemampuan lapangan,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Bela Diri (DPP PERIKHSA) itu.
 
Bamsoet menegaskan kepemilikan senjata api tidak boleh sembarangan. Pemilik senjata api harus sesuai standar keanggotaan DPP PERIKHSA dan melengkapi persyaratan kepemilikan lain yang diatur dalam Peraturan Kapolri.
 
Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senpi Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri.
 
Pasal 1 beleid itu menyebutkan senpi yang boleh dimiliki masyarakat sipil adalah senjata api non organik. Artinya, senjata yang bukan standar Polri dan TNI dengan cara kerja senjata manual atau semi otomatis.
 
“Misalnya senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas,” terang mantan Ketua DPR itu.
 
Politikus Golkar itu menyebut orang yang boleh memiliki senpi harus memenuhi kualifikasi status jabatan tertentu dengan tingkat ancaman tertentu. Misalnya, Komisaris Utama, Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan lain-lain.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif