ASN Nakal di Trenggalek Belum Diberi Sanksi

Sunnaholomi Halakrispen 05 November 2018 05:11 WIB
pns
ASN Nakal di Trenggalek Belum Diberi Sanksi
Ilustrasi ASN. Foto: Antara/Irwansyah Putra.
Trenggalek: Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, terkait pungutan liar dana jasa pelayanan kesehatan belum diberikan sanksi indisipliner atau administratif. Hal tersebut lantaran pemerintah setempat masih menunggu proses hukum.

"Kami masih menunggu proses hukum yang sekarang berjalan," ujar Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Sutikno Slamet, dilansir dari Antara, Minggu, 4 November 2018.

Ia enggan berspekulasi. Menurutnya, kesalahan yang dilakukan oleh beberapa oknum ASN di Puskesmas Pule sebagaimana hasil operasi tangkap tangan Satreskrim Polres Trenggalek masih harus dibuktikan oleh penyidik.


Sutikno menekankan, secara pribadi maupun kelembagaan tak pernah menginstruksikan kegiatan pungutan dana jasa pelayanan dari para pegawai fungsional di jajaran Dinkesdalduk, termasuk di lingkup puskesmas-puskesmas.

"Kami tidak pernah merekomendasikannya apalagi mendisposisikan. Makanya tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan," tuturnya.

Operasi tangkap tangan terhadap tujuh ASN di lingkup Puskesmas Pule terjadi pada Rabu, 17 Oktober 2018. Oknum pegawai yang menjadi pelaku pungutan liar dana jasa pelayanan kesehatan di internal puskesmas ditangkap polisi setempat.

Barang bukti berupa uang dan catatan tanda terima dana jasa pelayanan dari para pegawai Puskesmas Pule. Namun, dari ketujuh orang yang ditangkap dan dimintai keterangan, belum satu pun ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, ditunggu saja hasilnya," imbuh Sutikno.

Jasa pelayanan kesehatan tersebut diduga terdapat tindakan pungutan liar dan merupakan salah satu dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam dana kapitasi tersebut, sekitar 40 persen digunakan jasa pelayanan dan 40 persen lagi untuk kegiatan operasional.

Terkait keberlanjutan penanganan kasus tersebut, Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Sumi Handana mengatakan, polisi masih mencari tambahan barang bukti dalam OTT. "Kami masih mengembangkan penyidikan kepada tim teknis yang bertugas mengkoordinir jumlah uang yang nantinya diberikan oleh 65 pegawai atau staf penerima jasa pelayanan kesehatan sebesar 10 persen dari jumlah yang diterima," pungkas AKP Sumi.
 



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id