KPK Perpanjang MoU dengan Malaysian Anti Corruption Comission

Juven Martua Sitompul 05 November 2018 17:07 WIB
kpk
KPK Perpanjang MoU dengan Malaysian Anti Corruption Comission
Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) dan Chief Commisioner Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul (kanan) dalam penandatanganan MoU - Medcom.id/Juven Martua Sitompul.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan Malaysian Anti Corruption Comission (MACC). Isi MoU terkait kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara Indonesia dengan Malaysia.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut nota kesepahaman kali ini berbeda dengan sebelumnya. Terdapat beberapa perbaikan dan penyempurnaan, salah satunya soal kerja sama investigasi.

"Tentu saja MoU itu ada perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, seperti dalam program joint investigation," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018.


Agus menyebut kerja sama investigasi merupakan hal penting untuk menuntaskan sebuah kasus korupsi. Dengan joint investigation, penanganan kasus korupsi lebih efektif dan cepat.

Terlebih, jika kedua lembaga sudah saling mengenal. Sehingga, proses birokrasinya bisa dipersingkat selama kepercayaan antara Indonesia dengan Malaysia terbangun dengan baik.

"Jadi, nanti yang terkait kasus di Malaysia kami akan minta bantuan MACC, sebaliknya kalau ada orang Malaysia yang kemudian tersangkut kasus juga akan kerja sama dengan kami mudah-mudahan itu akan berjalan terus," ujarnya.

Baca juga: KPK Cegah Korupsi Lewat Komisi Advokasi Daerah

Tak hanya penandatangan MoU, dalam pertemuan itu, baik KPK atau MACC juga bertukar pengalaman terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satunya soal pembentukan Malaysian Anticorruption Academy (MACA) milik MACC dan Anticorruption Learning Center (ACLC) milik KPK.

"Kami akan banyak belajar dari Malaysia karena Malaysia sudah menerapkan lama," ucap dia.

Agus mengatakan MACC juga akan belajar dari Indonesia terkait penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelaporan harta kekayaan pejabat di Malaysia baru akan diterapkan.

Senada, Chief Commisioner Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul menilai kerja sama antara MACC dan KPK sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi baik di Malaysia ataupun di Indonesia.

"Kami telah mengadakan MoU pada 2013 untuk lima tahun sekarang sudah habis jadi kami akan perpanjang pada hari ini untuk jangka lima waktu tahun lagi," kata Shukri.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id