Suasana diskusi bertajuk Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi. Foto: Medcom.id/Santa Cicilia Sinabariba
Suasana diskusi bertajuk Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi. Foto: Medcom.id/Santa Cicilia Sinabariba

Tingkat Korupsi Pendaftaran CPNS Disebut Menurun

Nasional kasus korupsi pemberantasan korupsi
10 Januari 2019 03:06
Jakarta: Upaya peningkatan pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik terus dilakukan pemerintah. Hasilnya, tindakan korupsi menurun di berbagai sektor. 

Hal itu diungkapkan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam diskusi bertajuk Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi. Acara pemaparan data hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu digelar di Kantor Staf Presiden RI, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019. 

"Penurunan tingkat korupsi di sektor pendaftaran calon pegawai negri sipil (CPNS) dari yang sebelumnya 60 persen pada 2016 menjadi 30 persen pada 2018," ujarnya. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Upaya Jokowi Memberantas Korupsi Yanuar mengakui tindakan korupsi belum sepenuhnya leyap terutama di sektor pelayanan masyarakat. Namun demikian upaya untuk membenahi ke arah yang lebih baik teta menjadi fokus utama. 

"Semua data menunjukkan korupsi itu menurun. di sektor-sektor yang mengurusi banyak orang tentu tidak nol, tapi berkurang jauh, (sektor) kesehatan tinggal lima persen, pendidikan menjadi delapan persen," paparnya.

Diskusi ini juga menyajikan data LSI yang menunjukkan semakin tingginya persentase masyarakat untuk memberikan uang tambahan kepada petugas pelayanan publik. Seperti sektor kesehatan misalnya, 95 persen responden yang di survei menyatakan tidak membayar uang tambahan untuk memperoleh fasilitas kesehatan.

Menurutnya, penurunan persentase korupsi ini dikarenakan upaya perbaikan pelayanan publik. Mulai dari kemudahan akses, pelayanan yang lebih bersih dari pungutan liar, hingga perbaikan sistem.

"Ke depan, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang juga bersih dari praktik korupsi akan terus diperkuat," ucap Yanuar.

Baca: Ketua DPR Menyerukan Jihad Lawan Korupsi

Upaya perbaikan pelayanan publik untuk penurunan tingkat korupsi ini juga terlihat dari adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang didukung dan diperkuat oleh Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK). Hingga saat ini, telah terbentuk 9 MPP yang tersebar di berbagai daerah dan kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bitung, Tomohon, Banyuwangi, dan Batam.
 
Dalam diskusi ini juga hadir yang Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Hudoyo, serta Eks Jubir KPK Johan Budi. (Santa Cicilia Sinabariba)




(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi