Total Suap Bupati Labuhanbatu Mencapai Rp48 Miliar

Juven Martua Sitompul 09 Oktober 2018 21:45 WIB
kasus suap
Total Suap Bupati Labuhanbatu Mencapai Rp48 Miliar
Bupati nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut total uang suap yang diterima Bupati nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap mencapai Rp48 miliar. Uang itu diduga fee dari sejumlah proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan total suap yang diterima Pangonal ini terungkap setelah penyidik melakukan serangkaian identifikasi proyek ataupun aset.

"Kami menduga total penerimaan sejauh ini sekitar Rp48 miliar," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018.


KPK sebelumnya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap atas sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ketiga tersangka itu yakni Bupati Labuhanbatu Panganol Harahap, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Syahputra, dan pihak swasta Umar Ritonga.

Baca juga: Tangan Kanan Bupati Labuhanbatu jadi Tersangka

Dalam kasus ini, Panganol diduga telah menerima suap dari Effendy Syahputra berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018. Namun, usai melakukan pengembangan, penyidik kembali menetapkan Thamrin Ritonga (TR), orang kepercayaan Pangonal sebagai tersangka.

Thamrin diduga menerima uang dari Effendy. Thamrin juga sebagai penghubung Pangonal kepada Effendy, di mana uang sebanyak Rp500 juta dari Effendy diserahkan ke Pangonal melalui Thamrin pada 17 Juli 2018. Thamrin pun diduga mengkoordinir proyek di Labuhanbatu.

Atas perbuatannya, Pangonal, Umar, dan Thamrin sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Effendy selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id