Kepala Daerah Korupsi Bermasalah dalam Integritas
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Jakarta: Sepanjang 2018 tercatat sekitar 18 kasus korupsi menjerat kepala daerah. Beberapa di antaranya bahkan terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengaku prihatin dengan hal tersebut. Ia mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal menjauhkan kepala daerah dari praktik kotor semacam itu.

"Memang banyak faktor kepala daerah itu korupsi. Tetapi ini kembali ke persoalan integritas masing-masing, karena kita sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah itu," ujarnya melalui sambungan telepon dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 26 Oktober 2018. 


Sumarsono mengungkapkan upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dimulai saat proses pemilihan kepala daerah. Pada tahapan itu pemerintah mendesak agar pemilu dilakukan secara bersih dan transparan. 

Dari segi pembinaan politik, kata dia, pemerintah juga mendorong agar dalam pemilu kepala daerah biaya politik yang dikeluarkan seminimal mungkin. Sebabnya, semakin mahal biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak kasus korupsi yang terjadi.

Sementara dari aspek integritas, Sumarsono mengatakan pihaknya juga selalu mengumpulkan seluruh kepala daerah seminggu setelah mereka dilantik untuk diberikan bimbingan dan pembinaan. Tak tanggung-tanggung, KPK ikut dilibatkan untuk memberi pencerahan pada kepala daerah tersebut.

"Jadi usaha-usaha ini sudah maksimal dan butuh proses. Tidak bisa sekarang dilakukan, besok terjadi efek jera. Ini sebuah proses yang menurut saya akan terus berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia mengungkapkan pemerintah juga menerapkan sistem reward and punishment sebagai bagian dari komitmen menjaga birokrasi bersih. Mereka yang korupsi kendati kinerjanya baik tidak akan pernah diberikan penghargaan.

"Bagaimana pun nilainya langsung nol. Jadi percuma mereka kerja luar biasa ketika terkena operasi tangkap tangan (nilai kinerjanya) langsung nol," kata dia.

Khusus bagi yang berprestasi, tambah dia, akan diberikan penghargaan. Termasuk penghargaan tertinggi yakni Purna Karya Nugraha. "Jadi ada insentif dan disinsentif yang diberikan Kemendagri selama ini," pungkasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id