Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Pemberian Izin Proyek oleh Eks Bupati Konawe Utara ke Swasta Dipertajam

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Pemberantasan Korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 23 April 2022 02:36
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pertemuan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman (ASW), dengan sejumlah swasta. Pertemuan itu diduga untuk memuluskan perizinan proyek di Kabupaten Konawe Utara.
 
"Mendalami pengajuan berbagai proses izin usaha di wilayah Kabupaten Konawe Utara dan sekaligus didalami dugaan adanya beberapa pertemuan dengan tersangka ASW terkait pengajuan izin usaha dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 April 2022.
 
Keterangan itu didalami ke sejumlah saksi dari unsur swasta. Yakni, Direktur PT Sinar Jaya Ultra Utama, Herry Asiku; Direktur PT Cinta Jaya, Yunan Yunus Kadir; Direktur Utama PT KMS 27, Tri Wicaksono alias Soni; Direktur PT Mahesa Optima Mineral, Romi Rere, dan wiraswasta, Rahmat Sorau.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Aswad diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya.
 
Aswad juga diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Angka itu berasal dari penjualan produksi nikel yang melalui proses perizinan yang melawan hukum.
 
Baca: KPK Gandeng PBNU Rancang Konsep Pemberantasan Korupsi
 
Saat itu, Aswad langsung mencabut secara sepihak kuasa pertambangan, yang mayoritas dikuasai PT Antam. Setelah pencabutan secara sepihak itu, Aswad malah menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga diterbitkan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.
 
Dari seluruh izin yang diterbitkan, beberapa telah sampai tahap produksi hingga diekspor. Perbuatan itu berlangsung hingga 2014. Aswad diduga menerima Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan tersebut.
 
Aswad dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif