Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Medcom.id/Cindy
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Medcom.id/Cindy

Tangkap Wali Kota dan Bupati, OTT KPK Dinilai Masih Kurang Galak

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi OTT KPK
Candra Yuri Nuralam • 24 Januari 2022 06:56
Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun ini masih kurang galak. Lembaga Antikorupsi sudah melakukan empat kali operasi senyap pada Januari 2022.
 
"Itu terbukti yang ditangkap hanya bupati, padahal dulu tinggi yang ditangkap (anggota) DPR, menteri, DPR, menteri, kan selalu begitu," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Januari 2022.
 
Boyamin mengatakan menangkap kepala daerah tidak sulit untuk KPK. Level kepala daerah dinilai kurang 'seram' untuk KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu sebenarnya menurut saya kalau kepala daerah sederhana untuk membuat menilainya. Kalau saya ini sama saja berburu di kebun binatang. Jadi pasti dapat buruan itu," ujar Boyamin.
 
Boyamin menilai mencari kepala daerah yang koruptif sangat mudah. Dia menilai kepala daerah cenderung mencari dana tambahan untuk mengembalikan modal kampanye akibat mahalnya biaya politik untuk pencalonan.
 
Lalu, kepala daerah dinilai ingin cepat kaya ketika menjabat. Kepala daerah juga cenderung tidak tahan godaan untuk melakukan rasuah.
 
"Karena ketika menjadi kepala daerah banyak hal istimewa yang menjadikan dia berkuasa. Misalnya proyek, pegawai, mutasi, promosi," tutur Boyamin.
 
Baca: Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT
 
KPK diminta membuat kinerjanya makin galak. MAKI meminta KPK tidak segan menindak pejabat yang kastanya lebih tinggi dari kepala daerah jika terbukti melakukan koruptif.
 
"Bisa saja kalau mau serius bisa lebih besar lagi," kata Boyamin.
 
Pada Rabu, 5 Januari 2022, KPK menjerat Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen menjadi tersangka. Pepen terjerat= kasus dugaan suap lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa.
 
Selanjutnya, KPK menggelar OTT di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, pada Kamis, 13 Januari 2022. Bupati PPU Abdul Gafur Masud menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini.
 
Dia diduga menerima suap proyek pembangunan jalan bersama Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis. KPK kini tengah menelusuri aliran dana ke Partai Demokrat.
 
Berikutnya, pada Rabu, 19 Januari 2022, KPK menggelar operasi senyap di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatra Utara (Sumut). Dari operasi ini, tim KPK menangkap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang diduga terlibat dugaan suap.
 
Pada Kamis, 20 Januari 2022, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Jawa Timur. Mereka ialah hakim Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono. Ketiganya diduga terlibat suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif