Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

KPK Telusuri Jual Beli Vila Nurhadi

Nasional Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 07 Juli 2020 21:03
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jual beli vila yang dimiliki mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di kawasan Gadog, Puncak, Bogor dari pihak swasta Sudirman. Vila itu dicurgai dibeli dengan uang haram.
 
"Penyidik mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dugaan penjualan vila yang ada di wilayah Gadog milik tersangka NHD (Nurhadi) dan Tin Zuraida (istri Nurhadi) kepada saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Juli 2020.
 
Ali enggan merinci siapa saja yang terlibat dalam jual beli vila itu. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan materi penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, Ali meminta siapa pun yang terkait dalam penjualan aset vila untuk melapor. Jika tidak, siapa pun yang terlibat dapat terseret dalam kasus yang menjerat Nurhadi.
 
"KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa namanya pernah juga di duga dipergunakan untuk dijadikan peralihan aset oleh tersangka NHD (Nurhadi), untuk segera melapor kepada KPK," ujar Ali.
 
Baca: Aliran Uang Haram Nurhadi Diselisik
 
KPK juga mendalami penyewaan rumah yang dipakai sebagai tempat persembunyian Nurhadi di Jakarta. Pendalaman ini dilakukan ke pihak swasta, Oktaria Iswara Zen.
 
"Penyidik mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan dugaan sebagai perantara sewa antara pemilik rumah dengan penyewa yang rumahnya digunakan oleh tersangka NHD (Nurhadi), dan tersangka RHE (Rezky Herbiyono) untuk dijadikan tempat persembunyian ketika ditangkap KPK," tutur Ali.
 
Uang untuk sewa rumah itu juga diduga berkaitan dengan permainan jahat Nurhadi. Namun, Ali enggan membeberkan lebih dalam apa yang diselisik oleh penyidik.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif