Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sejumlah masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait program organisasi penggerak (POP). Dokumentasi KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sejumlah masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait program organisasi penggerak (POP). Dokumentasi KPK

KPK Beri Catatan Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional kpk Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Fachri Audhia Hafiez • 30 Juli 2020 18:01
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait program organisasi penggerak (POP). Hal itu disampaikan saat pertemuan antara pimpinan KPK dengan perwakilan Kemendikbud.
 
"Saya bersama Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar beserta Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan, memberikan catatan dan masukan terkait program," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Firli mengatakan, pertemuan itu membahas mekanisme dan tahapan yang telah dilakukan dalam program POP, seperti disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Iwan Syafril, dan Inspektur Jenderal Kemendikbud, Chatarina M Girsang. Beberapa hal yang juga dibahas intens dalam pertemuan adalah terkait verifikasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Nadiem Bakal Verifikasi Ulang Ormas yang Lolos POP
 
KPK juga memperoleh keterangan soal keterlibatan pemangku kepentingan lain, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Kemudian proses perencanaan dan pertanggungjawaban program.
 
Firli mengatakan, KPK akan mengkaji hasil pertemuan tersebut. Selanjutnya KPK akan menyampaikan rekomendasi terkait program yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim itu.
 
"Kami juga meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK dalam menyelesaikan kajian. Hal itu sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara," ucap Firli.
 

(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif