Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

KPK Tangani Tiga Perkara Dugaan Rasuah Dana Alokasi Khusus

Nasional kpk kasus korupsi
Cahya Mulyana • 26 Oktober 2020 03:38
Jakarta: Buruknya sistem penganggaran memantik rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani tiga kasus menyangkut transfer dana untuk daerah, yakni dana alokasi khusus (DAK).
 
"Antara lain di Kota Dumai dan Kabupaten Labura Sumatra Utara (selain perkara yang menjerat Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Media Indonesia, Minggu, 25 Oktober 2020.
 
Menurut dia, KPK terus mengusut kasus dan mencari keterlibatan pihak lain dalam ketiga kasus tersebut. Ali mencontohkan kasus Budi Budiman, menurut dia pengembangan perkara rasuah akan dilakukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali menjelaskan proses penanganan ketiga perkara tengah dikebut. Penyidik terus menggali keterangan para tersangka berikut sejumlah saksi.
 
"Info yang kami terima, penyidik KPK akan segera menyelesaikan perkara tersebut. Perkembangan hasil penyidiknya nanti akan kami infokan lebih lanjut" kata dia.
 
Baca:Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Ditahan KPK
 
Pada kasus DAK Kota Dumai, KPK menetapkan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka pada 3 Mei 2019. Selain Zulkifli mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo berstatus serupa.
 
Zulkifli diduga memberi uang Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan. Pemberian terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.
 
Sedangkan dalam kasus DAK 2018 Kota Tasikmalaya, KPK telah menetapkan tersangka sekaligus menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Budi memberi suap Rp700 juta pada Yaya Purnomo.
 
KPK juga tengah mengusut kasus DAK Kabupaten Labura, Sumatra Utara. Kasus ini juga pengembangan dari kasus yang menjerat Yaya Purnomo.
 
Namun KPK belum menyampaikan detail kasus dan tersangkanya. Yaya Purnomo telah divonis enam setengah tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) di sembilan kabupaten.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif