Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

KPK Endus Aliran Suap ke Legislator Bengkalis

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 09 Oktober 2019 22:40
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik fakta-fakta baru dari kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Salah satunya, dugaan aliran suap proyek multi years pembangunan jalan Duri-Sek Pakning ke sejumlah mantan anggota DPRD Bengkalis.
 
Hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap lima mantan anggota DPRD Bengkalis. Namun, hanya tiga yang memenuhi panggilan yakni Indra Gunawan Eet dan Iskandar Budiman dari Fraksi Golkar serta Musliadi dari Fraksi PKB.
 
‎”Penyidik mendalami keterangan saksi terkait penerimaan uang untuk pengesahan anggaran proyek jalan di Bengkalis,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan dua legislator yang tidak hadir yaitu Muhammad Tarmizi dari Fraksi PPP dan Almi Husni dari Fraksi PKB. “Dua saksi untuk tersangka AMU (Amril Mukminin) belum diperoleh informasi‎ terkait ketidakhadirannya,” ujar Febri.
 
KPK menetapkan Amril Mukminin sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek multi years pembangunan jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis. Amril diduga menerima suap dari PT CGA sebanyak Rp5,6 miliar, terkait kontrak proyek multi years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kebupaten Bengkalis.
 
Proyek pembangunan jalan ini merupakan satu dari 6 paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp537,33 miliar. Uang suap mengucur ke Amril dalam dua tahap, sebelum dan sesudah menjabat sebagai bupati Bengkalis.
 
Pemberian pertama pada Februari 2016, sebanyak Rp2,5 miliar. Pemberian kedua terjadi pada rentang waktu Juni dan Juli 2017 sebanyak Rp3,1 miliar dalam bentuk Dollar Singapura.
 
Amril dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif