Sidang terdakwa Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang terdakwa Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Miryam dan Novel Silang Pendapat di Persidangan

Nasional korupsi e-ktp
Fachri Audhia Hafiez • 09 Oktober 2019 17:40
Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan adu pendapat degan eks anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani. Keduanya dihadirkan pada sidang kasus penganggaran dan pengadaan barang jasa paket penerapan KTP berbasis elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Markus Nari.
 
Keduanya adu pendapat mengenai pemeriksaan di KPK. Miryam mengklaim sejak awal diperiksa Novel selaku penyidik. Novel membantahnya.
 
"Ini fakta ini Pak, jangan diputarbalikkan," ujar Miryam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Miryam membantah di tengah pemeriksaan ia sempat meminta menemui Novel. "Kan KPK yang memanggil saya sebagai saksi, kemudian ujuk-ujuk saya mau cari Pak Novel. Hello, apa kapasitas saya?" ujar Miryam.
 
Novel mengaku memeriksa Miryam pada pemeriksaan keempat. Pemeriksaan pertama hingga ketiga dilakukan penyidik Irwan Susanto.
 
"Saya yang melakukan pemeriksaan karena ada keterangan ibu Miryam menerima uang, tapi belum mau dikembalikan. Oleh karena itu pemeriksaan saya lakukan, saya fokus pada hal tersebut," ujar Novel.
 
Novel menyebut Miryam cukup kooperatif selama pemeriksaan. Miryam diberikan kertas untuk menulis hal-hal yang ingin disampaikan.
 
"Di situ Ibu Miryam cerita banyak, dan cukup detail, dan saya cukup melihat ternyata Ibu Miryam cukup kooperatif," ujar Novel.
 
Markus didakwa merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Miryam dan Sugiharto merupakan terpidana kasus KTP-el.
 
Markus disebut menerima keuntungan dari proyek itu senilai USD1,4 juta. Perbuatan Markus diduga menguntungkan pihak lain dan korporasi.
 
Markus didakwa melanggar Pasal 21 atau Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif